DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tak sepakat adanya pembatasan pasangan calon pada Pemilu Presiden 2024 mendatang. Justru dia mempertanyakan alasan munculnya rencana membatasi capres hanya dua pasangan.
SBY menyampaikan itu terkait informasi yang berkembang bahwa Presiden Jokowi menghendaki Pilpres 2024 diikuti hanya dua pasangan capres-cawapres. Bukan tiga apalagi empat pasangan.
“Secara pribadi saya tidak setuju kalau ada upaya politik untuk membatasi jumlah pasangan capres-cawapres. Apa alasannya? Apa kepentingannya? Apanya yang salah kalau lebih dari dua pasang?” kata SBY mempertanyakan dalam bukunya berjudul “Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong,” dikutip Selasa, 27 Juni 2023.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengingatkan pada Pilpres 2004 di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tak ada pembatasan semacam itu. Sehinga terdapat lima pasangan capres-cawapres yang berkompetisi secara demokratis.
“Tak ada masalah apa pun dengan pasangan sebanyak itu,” kata SBY, yang memenangi Pilpres 2004 tersebut.
Apalagi, dia mengingatkan Jokowi potensi ketegangan nasional kalau sampai ada pembatasan calon presiden.
SBY menjelaskan saat ini rakyat “terbelah” antara yang pro-keberlanjutan dan yang pro-perubahan. Kedua aspirasi dan keinginan tersebut sah.
Karena itu akan menjadi persoalan besar jika tidak ada pasangan satu pun yang dianggap mewakili rakyat yang pro-perubahan.
“Separuh rakyat kita bisa marah karena tak ada yang mewakili mereka. Mereka juga sangat kecewa karena tak ada pasangan capres-cawapres yang mereka bisa titipkan harapan dan aspirasinya,” ungkapnya.
“Kalau separuh rakyat kita marah bagaimanapun akan berakibat pada adil dan damainya Pilpres 2024 mendatang,” sambung SBY mewanti-wanti.
Sementara itu sebagaimana diberitakan sebelumnya, purnawirawan jenderal ini tidak mempersoalkan kalau Jokowi menghendaki dua pasangan calon pada Pemilu Presiden 2024. Termasuk melakukan kerja-kerja politik untuk merealisasikan sikap politiknya tersebut.
Asal, SBY mengingatkan, Jokowi tidak main ancam lewat instrumen hukum agar para pimpinan parpol yang tergabung dalam Kabinet Kerja dan para ketua umum parpol yang mayoritas adalah menteri, mengikuti kemauan politiknya tersebut.
Dia pun mengingatkan Jokowi soal sumpah jabatan presiden yang berjanji akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan ancaman hukuman bagi mereka yang menghalang-halangi penegakan hukum.
Sebagaimana diketahui belakangan ini memang santer opini yang berkembang di masyarakat bahwa Presiden Jokowi menginginkan pilpres hanya diikuti dua pasangan calon.
Apalagi disampaikan para pengamat dan politikus yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Misalnya disampaikan pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi.
“Maka itu saya kira koalisi pendukung keberlanjutan pemerintahan Jokowi ini tidak akan membiarkan lebih dari dua pasangan capres dan cawapres. Karena terlalu banyak risiko,” ujar Jusuf di program Rosi KOMPAS TV bulan lalu.
Karena itu dia meragukan akan ada partai koalisi pemerintah yang mengikuti NasDem bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
“Pengaruh Istana [Jokowi] masih sangat kuat. Jangan kira Istana tidak bisa mencegah itu,” ujarnya.
Bahkan penjelasan yang lebih tegas disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Romahurmuziy. Politikus yang pernah tersandung kasus korupsi ini menyebut yang akan berlaga nanti adalah all president’s men alias yang direstui oleh Istana.
Yaitu, duet Ganjar Pranowo – Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto – Erick Thohir. Dia menjelaskan Jokowi turun langsung menyiapkan skenario tersebut.
“Satu skenario kan sudah selesai Ganjar sebagai capres. Dia (Jokowi) harus garap dong Prabowo sebagai capres. Dan ini yang sedang diperankan presiden hari ini. Beliau harus memerankan bagaimana mengendorse Ganjar. Jadi itu sudah selesai kan. Tugas 1A ini udah selesai. 1B (cawapres Ganjar) nya simpan dulu. 2A-nya belum, jadi sekarang ini bicara 2A mengendorse capres yang kedua,” tutur Rommy, sapaannya dilansir Detik.com 7 Juni 2023.
Sementara soal Anies yang sudah didukung NasDem, Demokrat, dan PKS apakah akan benar-benar maju, dia menjelaskan tinggal ditunggu saja apakah serius tiga partai tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan mendukung.
“Apakah kemudian akan bersama Anies atau tidak, ya kita tunggu apakah deklarasi yang rencananya konon pertengahan Juli nanti dari koalisi perubahan. Ini berlangsung atau tidak, kan tinggal kita tunggu saja itu,” ujarnya.
Bagian dari skenario all president’s men yang akan bertarung ini, makanya Anies diduga akan berupaya dijegal.
Salah satunya dengan menerapkan politik stick (ancaman, hukuman) and carrot (janji, hadiah) kepada tiga partai pengusung NasDem, Demokrat, PKS.
Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat serta berbagai kasus hukum yang mencuat membelit sejumlah politikus NasDem dianggap bagian dari skenario setelah gagal mengiming-imingi keduanya.
Kalau kedua cara ini gagal, upaya terakhir dinilai akan dilakukan adalah lewat KPK dengan menjerat Anies dalam kasus Formula E.
Langkah ke arah itu dinilai semakin terbuka seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK empat tahun menjadi lima tahun.
Dengan keputusan itu, masa jabatan Firli Bahuri Cs yang sedianya akan berakhir tahun ini diperpanjang hingga tahun depan mengingat mereka baru menjabat empat tahun.
“Ini semacam upaya terakhir untuk menjegal Pak Anies untuk menjadi calon presiden. Kalau kita lihat, putusan ini super aneh,” kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, dikutip KBA News dari YouTube @Bambang Widjojanto, Senin, 19 Juni 2023.
Ia menduga, nantinya jika Anies berpotensi menang di pesta demokrasi lima tahunan nanti, maka “jurus” tersebut akan dikeluarkan oleh KPK untuk menjerat Anies Baswedan.
“Karena kelima pimpinan KPK ini adalah orang yang sangat ingin Anies menjadi tersangka, meskipun sudah 19 kali gelar perkara, sama sekali belum menemukan alat bukti,” tandasnya.
Meski demikian, sebelumnya baik pihak Istana, KPK, maupun MK sudah kerap membantah berbagai tuduhan adanya motif politik untuk menjegal Anies Baswedan. [Democrazy/KBA]
