Rocky Gerung: Syahrul Yasin Limpo Diintai Sejak Januari, Bakal Ada 2 atau 3 Lagi di DPP NasDem Akan Disikat

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari kabar bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan jadi tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Menurut Rocky, dorongan agar menteri dari Nasdem yakni Syahrul Yasin Limpo tersangka itu kental dengan nuansa penjegalan Anies Baswedan menjadi capres 2024.

Rocky dengan tegas menyebut, andai Syahrul Yasin Limpo tersangka, itu karena dasar di atas, dan dengan jelas membuktikan bahwa kekuasaan suka-suka mengatur partai politik.

Bagi Rocky, dugaan aksi brutal kekuasaan berkaitan dengan Nasdem tak akan berhenti pada dua atau tiga menteri dari Nasdem. Namun juga akan menyasar sejumlah nama di DPP Nasdem.

"Nasdem itu tinggal ditunggu saja misalnya, sekarang baru dua-tiga menteri, nanti akan ada dua-tiga orang di DPP yang juga punya komorbid akan dipersoalkan," kata Rocky Gerung di saluran Youtubenya, disitat Kamis 15 Juni 2023.

Langkah atau upaya ini tentu sangat kental bahwa ada dendam politik yang membatalkan proses equality before the law. 

"Dan kita tahu bahwa kasus Syahrul Yasin Limpo sudah diintai sejak Januari lalu, sekarang tinggal momentumnya. Mungkin dua-tiga petinggi di DPP (Nasdem) akan dihajar."

"Jadi soal-soal semacam ini justru diajukan untuk membatalkan pencalonan Anies. Pasti itu," kata dia.

Bagi Rocky, sebenarnya tidak bermasalah jika hukum ditegakkan kalau orang-orang tersebut terbukti bersalah. 

Akan tetapi, Rocky justru heran mengapa kasus-kasus ini dibuka ketika pihak pemegang kekuasaan dan Nasdem tidak dalam hubungan mesra.

Itu artinya, kekuasaan dinilai sengaja telah menyimpan sprindik sebagai alat tukar tambah politik.

"Kalau memang Nasdem bermasalah secara kriminal, pidana, ya dari awal dong. Ketika Nasdem masih bermesraan dengan Jokowi misalnya. Justru karena Nasdem tidak bermesraan, justru kini itu dikeluarkan," kata dia.

Padahal baik Nasdem dan kekuasaan mesra atau tidak, hukum itu harus ditegakkan tanpa melihat adanya embel-embel politik.

"Terlihat bahwa kemuliaan hukum menjadi hilang, hukum dipakai untuk menghasilkan momentum. Pemidanaan itu diaktifkan untuk momentum menjegal Anies. Bukan karena Anies batal dicalonkan," kata dia. [Democrazy/poskota]