DEMOCRAZY.ID - Uang rakyat dalam APBN/APBD tidak untuk membiayai birokrasi, tetapi untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di hadapan pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6). "Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," ujar Jokowi. Jokowi pun meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD, karena lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor. "Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga ter
DEMOCRAZY.ID - Uang rakyat dalam APBN/APBD tidak untuk membiayai birokrasi, tetapi untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di hadapan pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6). "Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," ujar Jokowi. Jokowi pun meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD, karena lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor. "Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga ter