Panji Gumilang Disebut Kebal Hukum, Pendiri YPI: Dibeking Pak Kumis Intelijen

DEMOCRAZY.ID - Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), Imam Supriyanto berbicara soal aktor atau beking yang berada di balik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu.

Menurutnya, aktor tersebut lah yang membantu Pesantren milik Panji Gumilang itu selalu lepas dari jerat hukum selama bertahun-tahun, meskipun mereka tak lepas dari sederet kontroversi soal agama.

"Umum di elite itu sudah tahu semua. Misalnya, 'eh jangan mainin yang itu, itu kan (dibeking) pak kumis'. Itu orang tahu siapa pak kumis itu. Tapi beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda," ujar Imam dalam program Catatan Demokrasi tvOne, Selasa, 20 Juni 2023.

"Kalau gak tahu pak kumis, tanyalah. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau di bagian intelijen Indonesia, gitu aja," sambungnya.

Selain pak kumis, Imam juga menyinggung nama Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko. Menurutnya saat ini Moeldoko sedang memiliki kedekatan dengan Panji Gumilang.

"Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, itu seorang Kepala Staf Kepresidenan, Pak Moeldoko. Saya sangat menyayangkan sekali, Pak Moeldoko masih membangga-banggakan kemarin itu," katanya.

Imam juga mengaku sempat mendapat informasi bahwa Moeldoko diduga memberi akses kepada Panji Gumilang untuk mendapat bantuan hukum.

"Bahkan saya dapat informasi, Pak Moeldoko ini yang membuka akses, kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri. Itu tinggal telepon saja," ucapnya.

Hal itu dibuktikan, kata Imam, pada saat masyarakat melakukan demo di pondok pesantren Al Zaytun. Polisi yang menjaga demo tersebut kurang lebih sekitar 1.500 personel.

Menurut Imam, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menyiagakan personel kepolisian yang berjumlah ribuan itu.

"Kemarin pas saat demo, masyarakat awalnya kan mau kerahkan 3.000, namun hanya ratusan dulu karena ingin lihat reaksinya Al Zaytun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga coba. Berapa miliar dia harus bayar itu?" pungkasnya. [Democrazy/VIVA]