MBS Buat Haji Jadi 'Senjata', Merugikan Umat Muslim & HAM?

DEMOCRAZY.ID - Sekelompok organisasi hak asasi manusia (HAM) dan aktivis kemanusiaan terkemuka mengklaim Kerajaan Arab Saudi telah menjadikan Haji dan Umrah sebagai 'senjata'. Ini untuk menghukum lawan politik atau wartawan yang mengkritik rezim tersebut.

Klaim ini dituangkan dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Organisasi Sanad yang berbasis di London dan badan lainnya. 

Seperti, Pusat Keadilan Internasional, Forum Ulama, Cage, Komunitas Cendekiawan Tunisia, Pusat Advokasi Tahanan Emirates, serta Institut Urusan Teluk.

"(Organisasi tersebut) memperjelas bahwa para aktivis Muslim, politisi dan cendekiawan dari seluruh dunia tidak dapat melakukan ibadah haji dan umrah seperti yang diwajibkan oleh agama mereka," tulis Yvonne Ridley, wartawan dan penulis asal Inggris yang menjadi Muslim dikutip Senin (19/6/2023).

Dalam tulisannya berjudul Bin Salman has 'weaponised' Hajj to the detriment of all Muslims melalui media Middle East Monitor (MEMO), Ridley juga mengatakan kelompok organisasi tersebut mengungkap bagaimana orang lain dibujuk memasuki Arab Saudi hanya untuk dihilangkan secara paksa atau diserahkan kepada rezim represif lain.

"Sungguh ironis bahwa, hari ini, tempat terakhir Anda dapat menikmati hak-hak Anda sebagai seorang Muslim mungkin adalah Arab Saudi, rumah bagi Mohammed Bin Salman (MBS), Putra Mahkota dan penguasa de facto kerajaan yang dipandang sebagai Penjaga Dua Situs Suci Makkah dan Madinah," tulisanya.

"Seandainya dia tidak mengisi penjaranya dengan beberapa ulama terbesar kerajaan, termasuk Awad Al-Qarni, Sheikh Salman Al-Oudah dan Ali Al-Omari, saya yakin mereka akan memberitahunya tentang tanggung jawab dan tugasnya sebagai hamba dari dua tempat suci yang mulia."

Sebagai informasi, ketiga ulama itu ditangkap karena tidak mendukung blokade MBS terhadap negara tetangga Qatar pada 2017. 

Setahun setelah penangkapan Al-Qarni, jaksa penuntut umum Arab Saudi bahkan menuntut hukuman mati untuknya.

Penjara Saudi disebut telah dipenuhi ratusan ulama dan ulama yang berani mengkritik rezim MBS. 

Mereka berbagi sel dengan ribuan pembangkang, tahanan politik, dan warga negara biasa yang juga membela hak-hak di negara tersebut.

"Kami masih belum pulih dari pembunuhan brutal pembangkang dan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi oleh agen kerajaan. Ada tindakan hukum yang berlangsung di AS terhadap Bin Salman, yang dituduh oleh CIA memerintahkan pembunuhan itu, tetapi secara realistis, kita semua tahu dia berada di luar hukum AS," ungkapnya.

Sementara itu, Ridley juga menyebut ragu klaim organisasi pembela HAM akan berdampak pada  MBS. 

"Saya meragukannya, tetapi saya memuji semua orang yang menandatangani pernyataan atas keberanian mereka. Mereka hampir pasti menempatkan diri mereka pada daftar kebencian sang pangeran dan, seperti saya, akan kehilangan kesempatan untuk menunaikan haji di masa depan," jelasnya.

Meski begitu, penguasa de facto kerajaan disebut cukup berperan dalam pemerintahan. Saat para pemimpin China, Turki, dan Rusia telah menarik kemarahan Barat, Arab Saudi malah lolos dari kecaman Barat untuk menjadi pengaruh besar di panggung dunia.

Pemulihan hubungan baru-baru ini antara Riyadh dan Teheran setelah beberapa dekade persaingan untuk pengaruh regional diselingi oleh perang proksi, mengejutkan dunia. 

Menurut jajak pendapat Gallup, Arab Saudi menikmati sumber dukungan yang tidak dimiliki Iran.

Bahkan pada 13 negara Muslim dari Maroko hingga Pakistan, kepemimpinan Saudi memiliki tingkat persetujuan yang jauh lebih tinggi daripada Iran, masing-masing sebesar 39% dan 14%. [Democrazy/CNBC]