DEMOCRAZY.ID - Cara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Warakas, Jakarta Utara dinilai kebablasan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Ganjar yang notabene masih sebagai bakal capres tidak elok memerintah orang nomor satu di DKI Jakarta. Sebab, dia belum menjadi presiden seperti Joko Widodo. “Karena sejatinya hal itu mestinya dilakukan oleh seorang Jokowi seorang presiden, bukan seorang capres. Jadi tentu itu tidak elok dan tidak cocok ya. Tindakan seperti itu namanya kebablasan,” ujar Ujang, Senin (26/6). Di sisi lain, kata Ujang, dalam sebuah negara ada mekanisme dan etika yang mestinya dikedepankan oleh Ganjar. Misalnya, akan lebih elegan jika Ganjar bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta mengenai hal yang dinilainya bermasalah tersebut. Di satu sisi, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menilai masih banyak masalah yang harus d
DEMOCRAZY.ID - Cara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Warakas, Jakarta Utara dinilai kebablasan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Ganjar yang notabene masih sebagai bakal capres tidak elok memerintah orang nomor satu di DKI Jakarta. Sebab, dia belum menjadi presiden seperti Joko Widodo. “Karena sejatinya hal itu mestinya dilakukan oleh seorang Jokowi seorang presiden, bukan seorang capres. Jadi tentu itu tidak elok dan tidak cocok ya. Tindakan seperti itu namanya kebablasan,” ujar Ujang, Senin (26/6). Di sisi lain, kata Ujang, dalam sebuah negara ada mekanisme dan etika yang mestinya dikedepankan oleh Ganjar. Misalnya, akan lebih elegan jika Ganjar bersurat kepada Pemprov DKI Jakarta mengenai hal yang dinilainya bermasalah tersebut. Di satu sisi, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menilai masih banyak masalah yang harus d