Jreng! BPK Ungkap 3 Permasalahan Pemindahan IKN, Terancam Gagal?

DEMOCRAZY.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah temuan permasalahan dalam proses persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 yang diserahkan BPK ke DPR, Selasa (20/6/2023), ada tiga permasalahan yang ditemukan BPK dalam proses persiapan itu.

Pertama, mengenai penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi yang belum dilaksanakan secara memadai, serta peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 belum lengkap.

"Akibatnya, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara belum dapat dilaksanakan dengan optimal," sebagaimana dikutip dari IHPS II-2022.

Kedua, pembagian tugas dan fungsi Tim Transisi serta Tim Pendukung belum diatur secara jelas, Tim Transisi dan Tim Pendukung pelaksanaan tugas Tim Transisi belum melaksanakan tugas sesuai Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022 secara menyeluruh, dan Tim Transisi belum menetapkan program/rencana kerja dan target secara lengkap.

"Hal ini mengakibatkan tujuan pembentukan Tim Transisi dan tim-tim pendukung pelaksanaan tugas Tim Transisi berisiko tidak tercapai secara maksimal, dan kinerja Tim Transisi/OIKN tidak dapat diukur karena program/rencana dan target kerja belum ditetapkan secara menyeluruh," tulis BPK dalam IHPS.

Adapun permasalahan ketiga terkait kesiapan OIKN untuk beroperasi dalam memenuhi mandat UU Nomor 3 Tahun 2022 belum didukung dengan kelengkapan kelembagaan, yaitu pemenuhan personel OIKN belum lengkap dan belum terdapat Peraturan Kepala OIKN terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara setelah OIKN beroperasi.

"Hal ini mengakibatkan operasional OIKN pada akhir 2022 berisiko terhambat," sebagaimana dikutip dalam IHPS II-2022.

Terhadap tiga temuan itu, BPK pun memberikan sejumlah rekomendasi, pertama merekomendasikan Kepala OIKN/Ketua Tim Transisi untuk melakukan monitoring atas kelengkapan regulasi secara jelas dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat memenuhi kebutuhan regulasi yang perlu segera disusun.

Lalu, menetapkan uraian tugas dan wewenang untuk setiap jabatan pada Tim Transisi/Tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OIKN, menetapkan rencana kerja Tim Transisi/Tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OlKN berikut target kinerja dan indikator keberhasilannya, serta menginstruksikan Sekretaris OIKN/Tim Transisi untuk memonitor pelaporan Tim Transisi/Tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OIKN secara periodik.

Terkahir, BPK merekomendasikan Kepala OIKN untuk menetapkan peraturan terkait koordinasi atas pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh K/L/Pemda, antara lain terkait pengadaan kekhususan oleh K/L/Pemda. 

Pemindahan IKN Dinilai Akan Meninggalkan Permasalahan di Jakarta

Associate Profesor Nanyang Technological University Singapura Sulfikar Amir mengatakan pemindahan ibu kota negara atau IKN, tidak serta merta akan menyelesaikan masalah di Jakarta.

"Justru akan meninggalkan permasalahan besar," kata Sulfikar dalam diskusi virtual Kamis, 3 Maret 2022.

Menurutnya, ketika pemerintah sudah mengetahui permasalahan di Jakarta, harusnya dibenahi terlebih dahulu. 

Namun jika pemerintah justru memindahkan ibu kota, maka masalah di Jakarta tidak bisa terselesaikan secara lebih matang.

Dia mengatakan permasalahan di Jakarta bersifat lokalistik, di mana permasalahan ini berakar pada infrastruktur urban di Jakarta, bukan karena ibu kota berada di Jakarta.

Menurutnya, kalau dilihat kontribusi dari gedung-gedung dan segala aktifitas pemerintahan nasional di Jakarta itu, kontribusinya terhadap permasalahan urban di Jakarta di bawah 10 persen. Permasalahan itu, seperti kontribusi terhadap banjir, kemacetan, dan sebagainya.

"Artinya, sebenarnya aktifitas pemerintah pusat di Jakarta itu bukanlah sumber masalah dari permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta," ujarnya.

Dia juga menyoroti argumen pemerintah bahwa pemindahan ibu kota ini akan menyelesaikan masalah ketimpangan wilayah di Indonesia atau di luar pulau Jawa. Menurutnya, itu suatu permasalahan yang memang harus dicarikan solusinya.

"Tetapi saya belum melihat satu pun model atau satu rumus atau satu simulasi yang menunjukkan bahwa ketika ibu kota dipindahkan di Jakarta ke Kalimantan Timur dengan serta merta terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di sluruh Indonesia, khususnya di luar Jawa," kata dia.

Dia mengatakan belum melihat modelnya seperti IKN. Kalaupun modelnya itu ada, kata dia, juga perlu mengujinya. [Democrazy/CNBC]