Jokowi Yakin: Begitu Smelter Selesai Diintegrasikan, Indonesia Akan Jadi Negara Maju!

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi yakin Indonesia menjadi negara maju ketika fasilitas smelter di Indonesia selesai diintegrasikan. 

Hal ini Jokowi sampaikan usai meninjau proses pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hari ini. 

Menurut Jokowi, nantinya turunan dari hasil smelter juga diintegrasikan agar menjadi barang jadi dengan ekosistem besar, seperti misalnya ekosistem kendaraan listrik. 

Jokowi menilai penyatuan ekosistem tersebut dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju. 

"Seperti yang sering saya sampaikan lithium baterai, EV baterai, dan nanti jadi barang gedenya apa? Mobil listrik, kalau itu jadi ya itu ekosistem besar itu yang selesai kita bangun. Itu lah nanti yang melompatkan kita dari negara berkembang menjadi negara maju ya itu salah satunya," kata Jokowi dalam keterangannya, Selasa, 20 Juni 2023. 

Jokowi menyebut pembangunan smelter tersebut sangat penting untuk mewujudkan hilirisasi industri. 

Dari hasil verifikasi terakhir progres pembangunan smelter PT AMNT yang dilakukan oleh tim investasi dan Kementerian ESDM, Jokowi mengklaim progresnya saat ini telah mencapai 51,63 persen.

Saat beroperasi nanti, PT AMNT bakal memiliki kapasitas produksi 900.000 ton konsentrat. 

Jokowi berharap agar industrialisasi juga bisa dilakukan pada turunan dari katoda tembaga yang dihasilkan agar memberi nilai tambah dan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. 

Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan ketika pembangunan smelter telah selesai dan siap berproduksi, hasil tambang dari dari nikel, tembaga, bauksit, dan timah akan memberi nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dalam negeri.

"Baik berupa nilai ekspornya, juga membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya," kata Jokowi. 

RI Mau Jadi Negara Maju, Jokowi Sebut Banyak yang Musuhi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia akan tegas untuk mengambil langkah setop ekspor berbagai bahan tambang mentah untuk diproduksi nilai tambahnya di dalam negeri. Hal ini menurutnya dapat menjadi cara untuk bisa membuat Indonesia jadi negara maju.

Namun, menurutnya cara ini kemungkinan akan membuat banyak Indonesia dimusuhi negara lain. 

Pasalnya, dengan menyetop ekspor, banyak negara yang industrinya kehilangan bahan baku bila Indonesia melakukan setop ekspor bahan tambang mentah.

"Yang namanya ekspor bahan mentah kita geser jadi barang setengah atau barang jadi, meskipun risikonya kita banyak dimusuhi negara lain," ungkap Jokowi dalam pidatonya di dalam Rakornas PAN yang disiarkan virtual, Minggu (26/2/2023).

Sebagai contoh saja, saat Indonesia menyetop ekspor nikel, Uni Eropa langsung berang. Gugatan pun diajukan langsung oleh Uni Eropa forum perdagangan internasional WTO.

Namun, Jokowi menyatakan Indonesia tidak akan mundur bila digugat. Adapun bila gugatannya kalah, Indonesia akan mengajukan banding sampai titik darah terkahir.

Dia menegaskan bila Indonesia tidak melakukan setop ekspor pada barang tambang mentah dan melakukan hilirisasi, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju.

"Kalau ragu dan belok lagi ekspor brang mentah sampai kapanpun negara ini nggak akan jadi negara maju," ujar Jokowi.

Dampak Hilirisasi

Lebih lanjut, Jokowi memaparkan dampak positif yang bisa didapatkan Indonesia setelah melakukan hilirisasi komoditas tambang strategis. 

Menurutnya, PDB Indonesia bisa bertambah hingga Rp 11 ribu triliun per tahun bila hilirisasi dilakukan.

Dampaknya lagi yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah bertambahnya lapangan kerja. Setidaknya ada 10,5 juta lapangan kerja baru yang terbuka dengan adanya hilirisasi.

"Dampaknya ini besar kalau bahan mentah bisa hilir semua, PDB bisa melompat ke angka Rp 11 ribu triliun, lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta," papar Jokowi.

Jokowi pun berpesan, siapapun pemimpin yang akan melanjutkan tugasnya sebagai Presiden diharapkan terus melanjutkan program hilirisasi di dalam negeri.

"Apapun risikonuya pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi ini diteruskan," tegas Jokowi. [Democrazy/Tempo]