Jokowi Pede RI Bisa Punya Industri Mobil Listrik Gede Banget!

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia bakal mempunyai industri mobil listrik yang sangat besar ke depannya. 

Hal tersebut menyusul dengan dukungan bahan baku mineral yang cukup melimpah di negeri ini.

Oleh karena itu, Jokowi pun meminta agar RI tidak takut apabila digugat oleh negara lain atas kebijakan larangan ekspor bahan mentah ke luar negeri. 

Pasalnya, apabila digugat langsung ciut, industri mobil listrik di Indonesia tidak akan pernah terealisasi.

Bila Indonesia terus maju dengan kebijakannya saat ini, maka dia pun optimistis pada 2027 atau 2028 mendatang Indonesia bisa memiliki industri kendaraan listrik yang sangat besar.

"Kita bayangin kita punya industri mobil listrik gede banget, itu kan baru digugat awal. Menyiapkan industri prekursor, industri ekspor, EV-nya, lithium baterainya, kan baru kita siapin. Mungkin selesai 2027, Insya Allah 2028," ungkap Jokowi Dalam acara yang digelar relawan Bara JP di Hotel Salak, Kota Bogor, Minggu (18/6/2023).

Meski demikian, pihaknya memang harus betul-betul memeriksa progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Jangan sampai, lanjutnya, investor hanya berjanji tapi tidak direalisasikan.

"Tapi memang harus dicek betul itu, berapa bulan ada perkembangan ada progresnya nggak," ucapnya.

Jokowi mengatakan, proyek ini harus benar-benar diawasi agar jangan sampai kasus proyek pembangunan smelter yang dulu sempat dijanjikan PT Freeport Indonesia terulang kembali. 

Dia mengatakan, PT Freeport Indonesia saja yang sudah berjanji 30 tahun lalu akan membangun smelter, hingga kini belum terealisasi.

"Dulu Freeport janji 30 tahun yang lalu sampai sekarang, smelter jadi aja enggak. Karena memang seger diekspor mentahan, padahal di situ ada emasnya bukan hanya tembaga saja," ujarnya.

Oleh sebab itu, apabila pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur rampung, maka dapat diketahui nanti berapa besaran produksi emas maupun tembaga.

"Dulu 50 tahun kita hanya 9%. Ngomong bukan pemilik, kita sekarang 51 persen, kita cek kemarin pendapatan berapa sih untuk 51 persen. Ternyata 70 persen pendapatan dari Freeport itu masuk ke kas negara," kata dia.

Presiden Jokowi pun menegaskan, Indonesia tidak perlu takut dengan gugatan dari negara lain atas kebijakan larangan ekspor mineral mentah Indonesia. 

Seperti diketahui, Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Namun, pada Oktober 2022 lalu Indonesia telah dinyatakan kalah oleh WTO. Presiden pun meminta agar Indonesia terus melakukan banding.

"Tahun kemarin kita kalah. Banding! Pak ini kalah ini Pak, ya kalah nggak apa-apa kan ada upaya naik nggak? bisa. banding, banding, banding!" tegas Presiden Jokowi. [Democrazy/CNBC]