DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluhkan banyak anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai birokrasi. Sehingga tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Jokowi saat menerima Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK, di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/6/2023). "Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena saya yang temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Jokowi saat memberikan sambutan. Ia mencontohkan, seperti anggaran di beberapa provinsi dan kabupaten yang menurutnya aneh. Seperti anggaran penyuluhan pertanian untuk meningkatkan SDM . "Enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas," kata Jokowi. Selain itu ia juga menemukan anggaran untuk pengemban
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluhkan banyak anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai birokrasi. Sehingga tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Jokowi saat menerima Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dari BPK, di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/6/2023). "Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena saya yang temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Jokowi saat memberikan sambutan. Ia mencontohkan, seperti anggaran di beberapa provinsi dan kabupaten yang menurutnya aneh. Seperti anggaran penyuluhan pertanian untuk meningkatkan SDM . "Enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas," kata Jokowi. Selain itu ia juga menemukan anggaran untuk pengemban