Jokowi Ingin Kepemimpinan Estafet, Utang dan Kesengsaraan Rakyat Mau Dilanjut?

DEMOCRAZY.ID - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak berlanjut, karena kawatirkan bisa timbulkan kerugian bagi masyarakat.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengamati, hasil kerja pemerintahan Jokowi yang berlangsung selama dua periode tidak dirasakan masyarakat.

“Saya kira ada program yang justru merugikan rakyat, bahkan menyengsarakan rakyat. Maka tak perlu dilanjutkan,” ujar Jerry, Sabtu (17/6).

Menurutnya, pernyataan Jokowi soal keberlanjutan pemerintahan seperti tongkat estafet dan bukan pompa bensin yang dimulai dari nol, tidak patut didukung.

Pasalnya, doktor komunikasi politik lulusan America Global University itu menyebutkan, ada beberapa kebijakan Jokowi yang justru menguntungkan pemodal daripada rakyat.

“Jokowi gemar ngutang, ngimpor, dan sangat diharapkan berlanjut (kebijakan itu) pada sosok Ganjar Pranowo (kandidat Capres dari PDIP). Bahkan, IKN menjadi cita-cita Jokowi, jadi dia rela cawe-cawe,” sindir Jerry.

Jokowi menyampaikan soal estafet kepemimpinan nasional dalam acara peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (15/6).

“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu dimulai dari nol ya. Ini apa kita mau seperti itu? Endak kan?” kata Jokowi.

Analogi Jokowi soal Estafet Kepemimpinan Tidak Tepat

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengibarkan kepemimpinan nasional seperti tongkat estafet, bukan mesin pompa bensin, karena harus mulai dari nol lagi, dinilai tidak tepat.

Kondisi masyarakat pada dasarnya dinamis. Apa yang dinilai baik hari ini, bisa jadi di masa mendatang justru sebaliknya.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, Sabtu (17/6).

“Analogi itu terkesan memandang masyarakat statis. Penilaian masyarakat tentang pembangunan saat ini seolah tidak akan berubah. Anggapan seperti itu tentu sangat tidak tepat,” katanya.

Apalagi, sambung dia, PDIP sebagai partai penguasa sependapat dengan pernyataan Jokowi yang tidak tepat itu.

“Pola pikir seperti itu tentu sangat berbahaya, karena terkesan tidak peka terhadap perubahan masyarakat yang dilayani,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPP PDIP sependapat dengan pernyataan Jokowi yang mengibarkan kepemimpinan nasional seperti tongkat estafet, bukan mesin pompa bensin, karena harus mulai dari nol lagi.

“Ya betul. Dari presiden ke presiden, melanjutkan apa yang belum dan meng-accelerate visi misi presiden sebelumnya,” kata Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6).

Pernyataan Said Abdullah itu merespons pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa kepemimpinan nasional ke depan harus ada keberlanjutan, ibarat tongkat estafet.

Menurutnya, dalam sebuah kepemimpinan, sejatinya tidak ada istilah seperti mesin di pom bensin, yakni dimulai dari nol kembali.

“Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu dimulai dari nol. Ini apa kita mau seperti itu? Endak kan?" kata Jokowi, pada peluncuran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6). [Democrazy/RMOL]