DEMOCRAZY.ID - Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak bisa diganggu gugat. Jokowi mengaku ada alasan kuat mengapa pemindahan IKN harus dilakukan. "IKN Nusantara, ibu Kota Nusantara banyak yang tanya saya, 'untuk apa sih pak?'," kelakar Jokowi di acara bertajuk 'Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan' , Kamis (15/6/2023). Jokowi pun menjelaskan, 56% penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa dan yang terpadat ada di Jakarta. Sementara agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional atau di atas 5%, maka butuh pemerataan jumlah penduduk. Pemerataan jumlah penduduk, akan berimbas pada aktivitas ekonomi regional, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. "56% penduduk kita ada di Jawa, berarti 149 juta dari 17.000 pulau itu 149 juta itu ada di Jawa. Itu perlu pemerataan," jelas Jo
DEMOCRAZY.ID - Pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak bisa diganggu gugat. Jokowi mengaku ada alasan kuat mengapa pemindahan IKN harus dilakukan. "IKN Nusantara, ibu Kota Nusantara banyak yang tanya saya, 'untuk apa sih pak?'," kelakar Jokowi di acara bertajuk 'Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan' , Kamis (15/6/2023). Jokowi pun menjelaskan, 56% penduduk Indonesia menempati Pulau Jawa dan yang terpadat ada di Jakarta. Sementara agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas pertumbuhan rata-rata nasional atau di atas 5%, maka butuh pemerataan jumlah penduduk. Pemerataan jumlah penduduk, akan berimbas pada aktivitas ekonomi regional, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. "56% penduduk kita ada di Jawa, berarti 149 juta dari 17.000 pulau itu 149 juta itu ada di Jawa. Itu perlu pemerataan," jelas Jo