DEMOCRAZY.ID - Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, KPK jangan hanya berkoar ekspor ilegal bijih nikel ke China. Bongkar pelakunya dong. Andry menyoroti pernyataan Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria pada Jumat (24/6/2023), terkait dugaan ekspor ilegal bijih nikel periode Januari 2020-Juni 2022, mencapai 5 juta ton. Datanya berdasarkan data dari Bea dan Cukai Tiongkok tanpa informasi dari mana asal ekspor tersebut. “Jadi KPK itu harus tidak sekadar menampilkan data saja, kalau data kami tahu dan kami sudah bersuara terkait hal ini,” tegas Andry, (24/6/2023). Ia melanjutkan, penelusuran mendalam dibutuhkan untuk mengungkap dugaan tersebut dan aspek yang paling penting adalah modusnya. Karena menurut Andry, ini penting untuk melihat bagaimana para penyelundup bisa menerobos kebijakan larangan pemerintah yang sudah jelas tertuang di Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/201
DEMOCRAZY.ID - Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan, KPK jangan hanya berkoar ekspor ilegal bijih nikel ke China. Bongkar pelakunya dong. Andry menyoroti pernyataan Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria pada Jumat (24/6/2023), terkait dugaan ekspor ilegal bijih nikel periode Januari 2020-Juni 2022, mencapai 5 juta ton. Datanya berdasarkan data dari Bea dan Cukai Tiongkok tanpa informasi dari mana asal ekspor tersebut. “Jadi KPK itu harus tidak sekadar menampilkan data saja, kalau data kami tahu dan kami sudah bersuara terkait hal ini,” tegas Andry, (24/6/2023). Ia melanjutkan, penelusuran mendalam dibutuhkan untuk mengungkap dugaan tersebut dan aspek yang paling penting adalah modusnya. Karena menurut Andry, ini penting untuk melihat bagaimana para penyelundup bisa menerobos kebijakan larangan pemerintah yang sudah jelas tertuang di Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/201