DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat tengah mendapat banyak perhatian.
Tempat ini disebut-sebut melakukan ajaran yang menyimpang, salah satunya adalah salat Ied yang dicampur antara perempuan dan laki-laki.
Persatuan kelompok hacker Indonesia mengumumkan tengah menargetkan Al Zaytun. Salah satu kelompok yang terlibat, Ganosec Team atau Garuda Anon Security mengaku sedang dalam tahap pengambilan data.
"Semua komunitas ikut terlibat. Ganosec Team hanya memberi tahu semua komunitas op (operasinya) ke mana," kata mereka pada Senin, 26 Juni 2023.
Kelompok hacker Indonesia ini mengaku memiliki sejumlah alasan melakukan hal tersebut.
Meski tidak memaparkan secara detail, tapi salah satu hal yang membuat mereka bertindak seperti itu adalah menyoal pengakuan 'komunis' dari pihak Al Zaytun.
"Banyak kejanggalan di sana dan pondok pesantren itu seharusnya sudah ditutup sejak lama, tapi kenapa sampai sekarang masih beroperasi," jelasnya.
Lebih dalam mereka menjelaskan bahwa di tahun 2011, kurikulum yang diajarkan Al-Zaytun menyimpang dari ajaran Islam.
Pondok pesantren itu juga diduga memiliki keterkaitan dengan pemikiran atau gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Tapi tuduhan ini dibantah oleh Menteri Agama pada saat itu, Suryadharma Ali.
"Dari 2011 saja sudah jelas ada tudingan. Dan tudingan itu juga pasti bukan tanpa alasan dan bukan tanpa bukti," kata Ganosec Team.
Adapun target serangan adalah website Al Zaytun, www.al-zaytun.sch.id. Tidak hanya data sensitif, kelompok hacker Indonesia ini juga berkeinginan mengambil dokumen penting jika memungkinkan.
Mereka juga mengatakan ada sedikit kesulitan karena terlalu kuat untuk DDoS (Distributed Denial of Service).
Tapi kemudian Ganosec Team mencari jalan lain. DDoS merupakan serangan yang menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan.
Kelompok lain, VulzSec Official mengklaim telah mendapat 26 data pengajar dan dua ahli TI Al Zaytun.
"Kami tidak membagikan semua data pengajar Al-Zaytun. Serangan itu hanya peringatan. Namun, jika masih ada kontroversi, kami akan membagikan semua data secara gratis," kata mereka. [Democrazy/VIVA]
