Diksi Perubahan Koalisi Anies Versus Keberlanjutan Program Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Pemerintah berulang kali menyampaikan narasi "antiperubahan" menjelang Pilpres 2024. Senantiasa menekankan bahwa pembangunan era Presiden Joko Widodo harus dilanjutkan.

Pada saat bersamaan, bakal calon presiden Anies Baswedan dan koalisinya menjual narasi perubahan. Gerbong mereka dinamakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Salah satu narasi 'antiperubahan' disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia membalutnya dengan visi Indonesia menjadi negara maju.

Menurutnya, Indonesia sedang dalam jalur menuju negara berpenghasilan tinggi dan telah menemukan resep terbaik untuk mewujudkan hal itu.

Mulai dari berkah bonus demografi, limpahan sumber daya alam, hilirisasi industri logam, hingga pencapaian kebijakan dana desa disebut Luhut sebagai modal Indonesia menjadi negara maju.

Dengan alasan itu pula, ia tak mau presiden berikutnya banyak mengotak-atik kebijakan.

"Saya berharap siapa pun presiden ke depan harus melakukan ini. Tidak usah bicara perubahan lah. Bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu," ucap Luhut di sela Jakarta Geopolitical Forum ke-7 di Jakarta, Rabu (14/6).

Narasi serupa juga disampaikan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Dia berpendapat Indonesia bisa menjadi negara maju hanya jika presiden berikutnya melanjutkan pembangunan yang sudah ia mulai.

Jokowi tak berhenti di situ. Ia menyatakan siap cawe-cawe di Pilpres 2024 untuk memastikan pemimpin berikutnya melanjutkan pembangunan.

"Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, 'Pak, dimulai dari nol ya.' Sambil ditunjuk ini (meteran mesin pengisian bahan bakar). Apakah kita mau seperti itu? Ndak, kan?" ucap Jokowi pada peluncuran Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theatre, Jakarta, Kamis (15/6).

Megaproyek era Jokowi

Jokowi beberapa kali memberi kisi-kisi tentang alasan pemerintah enggan banyak perubahan pada 2024. Dia menekankan pentingnya sejumlah proyek berlanjut meski presiden berganti.

Misalnya, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Negara menganggarkan sekitar Rp466 triliun untuk proyek tersebut. Berasal dari APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi.

Pembiayaan pembangunan IKN sudah dimulai sejak 2022. Duit Rp12 triliun telah digelontorkan pada 2022 dan sekitar Rp23,9 triliun dicairkan untuk pembangunan IKN tahun ini.

Jokowi juga berkali-kali membalut narasi 'antiperubahan' dengan visi hilirisasi industri. Ia ingin Indonesia tak lagi menjadi negara pengekspor bahan baku mentah.

Menurutnya, penghentian ekspor bahan mentah sudah terbukti mengatrol nilai ekspor hingga Rp450 triliun.

Tak hanya itu, penghentian ekspor bahan baku seperti nikel juga diharapkan mendorong industri kendaraan listrik di Indonesia. 

Jokowi mulai merayu raksasa otomotif seperti Hyundai hingga Volkswagen untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia.

Jokowi berhasil menarik investasi terkait kendaraan listrik dari Hyundai dengan nilai Rp269 triliun hingga 2030. 

Sejumlah produsen otomotif asal Jerman juga sudah menanam Rp68,32 triliun untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik.

Demi mendorong ambisi membangun ekosistem kendaraan listrik, pemerintah pun menggelontorkan subsidi. 

Subsidi Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen jadi 1 persen bakal mobil listrik, dan insentif potongan PPN bakal pembelian bus tanpa emisi.

Narasi Perubahan Ala Koalisi Anies

Di saat pemerintahan Jokowi menggenjot narasi keberlanjutan, bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan justru menjual narasi berseberangan.

Anies mengusung ide perubahan. Ia bahkan menamai koalisinya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ia disokong NasDem dan dua partai oposisi, PKS dan Partai Demokrat.

Ketua DPP NasDem Teuku Taufiqulhadi bercerita inisiatif pemberian nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan berdasarkan perkembangan diskusi antara Partai Demokrat, NasDem dan PKS.

Ia mengatakan nama koalisi ini terinspirasi juga dari slogan 'restorasi' yang selama ini digunakan Partai NasDem.

"Itu dari diskusi-diskusi dari tiga partai itu. NasDem juga sepakati itu. Karena perubahan itu kan adalah sebuah restorasi. Jadi restorasi itu sebenarnya ya sesuatu yang harus kita perbaiki," kata Taufiqulhadi, Selasa (20/6).

Adapun diksi 'persatuan' dalam nama koalisi ini bermakna koalisi Anies hadir untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ia membantah bila tiga parpol yang tergabung dalam koalisi ini mengusung politik aliran.

Tawaran Nanggung Kubu Anies

Taufiqulhadi mengatakan NasDem, PKS dan Demokrat melihat kondisi Indonesia masih ada pelbagai persoalan yang bertentangan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Ia mencontohkan banyak warga yang menganggap perekonomian Indonesia tak berpihak ke masyarakat kecil.

Karenanya, koalisi ini berkeinginan untuk mengubah dan mengembalikan pelbagai persoalan itu sesuai jalur yang diamanatkan oleh pendiri bangsa bila Anies menjabat.

Anies, kata Taufiqulhadi, selama ini kerap mendengungkan soal perubahan ke arah keadilan ekonomi dan politik. 

Menurutnya, kondisi ekonomi kini hanya dinikmati oleh segelintir orang dan minim dinikmati oleh rakyat kecil. Semangat ini, lanjutnya, bertentangan dengan semangat pendiri bangsa.

"Kalau sekarang sudah mengarah ke sana, ke situasi yang tak berpihak ke rakyat kecil, kita kembalikan ke rel, situasi berubah. Makanya disebut koalisi perubahan," kata dia.

Nasib IKN Selanjutnya

Selain itu, Taufiqulhadi menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dikhawatirkan banyak orang tak aman berlanjut bila Anies menjabat sebagai presiden.

Taufiqulhadi menegaskan proyek IKN Nusantara sudah diatur dalam undang-undang. Karenanya, presiden yang terpilih nantinya harus menjalankan amanat undang-undang ketika menjabat.

"Kecuali kalau ada kata-kata lain dari pembuat UU itu. Itu ada legislator dan co-legislator. Tapi selama UU enggak diganggu gugat pasti akan dilaksanakan cepat atau lambat," kata dia.

Pernyataan Taufiqulhadi ini sejalan dengan pernyataan Anies awal Maret 2024 lalu. Anies menegaskan proyek IKN Nusantara sudah diimplementasikan dalam produk UU. Ia memastikan bakal melaksanakan amanat undang-undang apabila nanti dilantik sebagai presiden.

"IKN sudah jadi UU. Dan kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan UU," kata Anies di Kantor DPP Demokrat pada 2 Maret lalu.

Selain IKN, Taufiqulhadi angkat suara soal program subsidi kendaraan listrik yang selama ini dijalankan pemerintahan Jokowi. Baginya, program subsidi kendaraan listrik tak dilarang, namun belum tepat dilaksanakan saat ini.

Anies sebelumnya kerap mengkritisi program subsidi mobil listrik yang digencarkan oleh pemerintah. Anies mengatakan seharusnya transportasi umum yang mendapatkan subsidi ketimbang mobil listrik.

"Maksud mas Anies ini adalah mobil listrik kita kembangkan, tapi soal subsidi itu menjaga kepentingan masyarakat kecil lebih banyak. Jadi bukan enggak boleh, tapi kurang tepat sekarang," kata dia.

Meski demikian, Taufiquladi mengatakan alih kendaraan berbasis bahan bakar ke kendaraan listrik merupakan keharusan. 

Terlebih, Indonesia sudah memiliki sumber daya alam yang cukup untuk membuat baterai untuk kendaraan listrik.

"Tapi dengan menyubsidi membabi buta itu sesuatu yang salah karena harus ada skala prioritas. Misal petani itu kini kan sangat sulit berkaitan dengan pupuk dan sebagainya," kata dia.

Perlawanan kubu Anies

Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said mengkritik balik Luhut. Baginya, tugas utama seorang pemimpin adalah menghadirkan perbaikan bagi bangsa.

Perbaikan dalam hal ini, lanjutnya, bisa bermakna percepatan, perluasan, penyempurnaan, atau penataan ulang program maupun tata cara mengelola.

"Buat apa ada Pemilu yang biayanya puluhan triliunan bila pemimpin yang terpilih tidak menjanjikan perbaikan," kata Sudirman, Kamis (15/6) lalu.

Sudirman mengakui sudah banyak yang telah Indonesia capai dan kerjakan saat ini. Namun, di sisi lain Indonesia masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah untuk diselesaikan.

Ia mencontohkan kasus korupsi yang terus meluas di Indonesia saat ini. Kemudian, masih banyaknya kesulitan rakyat yang dialami 40 persen warga negara paling bawah, hukum tak bekerja dengan adil, kemampuan fiskal yang dalam tekanan, hutang yang semakin besar, kohesi sosial yang terkoyak, hingga konflik kepentingan para pejabat tinggi negara

"Kesemuanya adalah hal-hal yang harus diatasi, bila negara dan bangsa kita mau menjadi negara bangsa berwibawa dan kuat. Melarang pemimpin baru bicara perubahan sama saja meminta membiarkan masalah-masalah di atas tidak diselesaikan," kata Sudirman.

Tawaran nanggung kubu Anies

Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai narasi 'antiperubahan' pemerintah ditujukan spesifik kepada Anies dan koalisinya.

Dia menjelaskan hanya Anies dari tiga bakal calon presiden yang ada yang tak satu gerbong dengan Jokowi. 

Menurutnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto cenderung mengidentifikasi diri mereka dekat dan sejalan dengan Jokowi.

"Menurut saya itu bisa sangat dibaca perubahan ini sedang menunjuk Anies, mereka terlihat tidak ingin melihat Anies sebagai presiden di 2024," kata Kunto saat dihubungi, Rabu (21/6).

Kunto berkata serangan narasi dari pemerintah ini punya dampak terhadap Anies. Misalnya, akan ada kelompok masyarakat yang 'mempersekusi' Anies dan kalangan yang menggaungkan perubahan karena ada contoh dari elite pemerintahan.

Dampak lainnya adalah gembosnya gerakan Anies dalam bicara perubahan yang ia tawarkan. Hal ini terlihat dari cara Anies mengkritik kebijakan pemerintah yang masih setengah-setengah.

"Bagaimana mungkin sebuah koalisi yang diganggu bisa fokus membangun narasi yang bagus? Pasti grogilah kalau diganggu begitu sehingga narasi-narasinya belum tajam," ucapnya. [Democrazy/CNN]