DEMOCRAZY.ID - Ketua Progress 98 Faizal Assegaf menilai proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur hanya akal-akalan Presiden Joko Widodo saja.
Menurutnya IKN adalah proyek yang hanya menguntungkan pihak asing sebab kata dia mafia lintas negara ikut campur tangan dalam mega proyek tersebut.
"Presiden jokowi mengatakan bahwa pemindahan IKN ini karena ada kebutuhan yang sangat mendesak yaitu populasi penduduk di Jawa sangat padat, lalu kemacetan, dan lain lain. Semua pidato itu omong kosong saja," kata Faizal Assegaf dalam sebuah diskusi yang tayang di saluran Youtube Refly Harun dilansir Sabtu (24/6/2024).
Faizal Assegaf lantas menyoroti kehadiran Mantan Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair sebagai salah satu dari Dewan Penasehat. Dia mengatakan itu sebuah hal yang sangat janggal.
Kehadiran Tony Blair menurut Faizal menunjukan adanya pengaruh geopolitik dan kepentingan asing yang sangat kental, sehingga dapat dikatakan proyek IKN bukan hasil perenungan yang mendalam.
Menurutnya ini cenderung kepada satu ruang persekutuan kejahatan lintas negara, corporation, hingga mafia-mafia Internasional dengan cover pemindahan Ibu Kota.
"Terus mayoritas umat Islam mau apa? Rakyat mau apa?" Lanjut Faizal.
Kemudian perjalanan awal sampai kepada hari ini, proyek pemindahan IKN hampir melumpuhkan orang-orang yang ada di lembaga strategi negara, parlemen, militer, dan kalangan oposisi untuk tunduk dan tidak berdaya.
Faizal sebut ini kejahatan karena tidak ada sosialisasi alasan yang kuat terkait pemindahan Ibu Kota, baik secara faktor historis, sosiologi, atau kajian yang lebih strategis tentang geopolitik.
Menurutnya yang ditonjolkan hanya terlihat Jokowi sebagai tukang jual satu pulau dengan label pemindahan IKN, dengan menenteng proposal ke Singapura, lalu berbagai jaringan mandor-mandor, cukong-cukong, hingga pemilik modal.
"Ini sangat memalukan sekali, sulit untuk kita bicara pemindahan Ibu Kota ini dengan basic kerangka akademis, mana orang-orang hebat itu? tidak diberi ruang untuk berbicara, yang ada mereka hadir untuk alat-alat stempel saja," ucap Faizal.
Faizal sepakat dengan penegasan Rizal Ramli yang mengumumkan bahwa ketika pergantian Presiden di tahun 2024 nanti sudah ada solusi, maka proyek ini harus dibatalkan.
Lalu Faizal menjelaskan bahwa pemimpin baik itu bukan sosok yang memiliki bakat melakukan kebohongan dengan aneka penipuan, karena akan menimbulkan kecacatan bahkan pelenyapan identitas sejarah.
[Democrazy/populis]