DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menyarankan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak fokus urus daerah lain, meski sudah dijadikan bakal calon presiden (Bacapres) dari PDIP.
Ia pun mengingatkan bahwa Jawa Tengah juga masih banyak masalah yang belum terselesaikan.
Hal tersebut disampaikan Ujang mengkritisi, Ganjar yang blusukan ke wilayah Jakarta Utara menemui para pedagang pasar kemarin.
Tindakan Ganjar menelpon Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga dalam kesempatan itu dinilainya tidak pantas.
"Ya mestinya menangani prioritas-prioritas di Jateng juga gitu jangan sampai blusukan di daerah lain kontraproduktif. Karena di Jateng juga banyak persoalan yang bisa diselesaikan begitu," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (26/6/2023).
Salah satu yang disoroti adalah penanganan banjir rob di Jateng yang disebutnya masih belum maksimal.
"Itu yang dipertanyakan publik juga soal penanganan banjir rob di Jawa Tengah, di Semarang, itu kan belum ada solusinya juga," jelasnya.
Lebih lanjut, Ujang menilai tindakan Ganjar menelepon Heru Budi demi mendapatkan simpati Warga Jakarta malah berpotensi menjadi bumerang. Sebab, apa yang dilakukannya di Jakarta malah mendapatkan persepsi buruk.
"Kalau di daerah lain itu kesannya kan ingin mendegradasi pihak lain dan kesannya cawe-cawe, dan sehingga menjadi kontraduktif paradoks sebagai gubernur," pungkasnya.
Kritik Aksi Ganjar Telepon Heru Budi, Demokrat Ingatkan Ada Etika Birokrasi
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengingatkan pentingnya etika dalam sebuah jabatan. Hal ini ia ketakan menanggapi sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menelepon Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Herman mengatakan secara perundang-undangan apa yang dilakukan Ganjar memang tidak melanggar. Tetapi di luar itu, ada etika yang harus diprioritaskan.
"Nah, apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira ya semestinya ada etika birokrasi, etika birokrasi itu, ya ada wilayah kerjanya masing-masing yang semestinya ini saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Herman mengatakan antara gubernur satu dengan gubernur lain tidak bisa mengkritik. Sebabnya, ada mekanisme dan tata cara birokrasi dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi.
"Semestinya kalaupun ada temuan-temuan ya sifatnya pribadi saja komunikasi, itu juga tidak menyela, tapi kalau kemudian terekspose kepada publik dan bahkan ketika birokrasinya ditabrak, saya kira ini juga semestinya menjadi evaluasi masing-masing dirinya gitu ya, supaya ke depan saya kira bisa membatasi kepada tataran etika yang harus mengedepankan etika birokrasinya masing-masing," tutur Herman. [Democrazy/suara]
