Capai 61,3 Persen! KedaiKOPI: Kami Terkejut, Masyarakat Puas ke Jokowi Tapi Mau Perubahan di 2024

DEMOCRAZY.ID - Sebanyak 61,3 persen masyarakat ternyata disebut menginginkan perubahan di kepemimpinan 2024 mendatang. 

Keinginan soal perubahan itu setidaknya tercermin dari data yang dipaparkan lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia).

Survei menyebut, dalam riset yang dilakukan sepanjang 29 Mei sampai 7 Juni 2023, tergambar ada ketidakpuasan terhadap sederet program Pemerintahan Jokowi berkaitan persoalan ekonomi yang kemudian memantik agar adanya perubahan di 2024.

Perubahan Apa yang Dimaksud?

Sebagai gambaran, survei KedaiKOPI itu menyebut sebanyak 61,3 persen responden inginkan perubahan dan 38,7 persen responden ingin melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 77,1 persen dan 22.9 persen menyatakan tidak puas. 

"Sebenarnya 77,1 persen masyarakat puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi. Tetapi 61,3 persen itu menginginkan perubahan. Justru kami terkejut di situ. Pertanyaannya, mereka ini puas, tetapi mereka malah inginkan perubahan," kata Communication Specialist KedaiKOPI, Rosnindar Prio, Jumat malam 23 Juni 2023.

Dari data tersebut, bisa terlihat bahwa walau ada peningkatan di segi ekonomi, namun banyak masyarakat yang menilai tak terlalu baik dalam hal penerapan. "Ada peningkatan, tetapi masih jauhlah menurut responden."

Pria yang karib disapa Rosi ini bilang, ketika digali lebih mendalam ke responden, terungkap ada beberapa program yang membuat mereka puas, namun sekaligus membuat mereka merasa tak puas. 

Yakni berkaitan dengan program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek seperti bantuan sosial atau bansos. 

Persoalan ekonomi lainnya berupa kesenjangan sosial soal ekonomi merata dipilih oleh 40,7 persen responden, lapangan kerja 28,0 persen, harga sembako terjangkau 23.2 persen, bansos 7,5 persen dan lainnya.

Adapun responden yang menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini dengan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat sebanyak 23,3 persen, pembangunan infrastruktur 20,9 persen, lapangan kerja 15,4 persen dan lainnya. 

"Bansos itu mereka suka dengan kinerja pemerintah. Tapi mereka ingin ada perubahan, karena bansos itu tidak tepat sasaran. Itu salah satu contohnya seperti itu."

"Jadi mereka suka, tapi mereka berharap lebih diperbaiki, lebih ditingkatkan. Jadi perubahannya itu bukan perubahan yang radikal atau bertolak belakang," katanya.

Berharap di Pemimpin Berikutnya

Selain itu, survei KedaiKOPI juga menyebut bahwa ketidakpuasan masyarakat terkait bidang ekonomi, berkaitan pula dengan meroketnya harga kebutuhan yang tidak terkontrol (35,2 persen), distribusi bantuan tidak tepat sasaran (25,9 persen), lapangan kerja tidak merata (11,3 persen), kinerja tidak dirasakan (10,0 persen) dan lainnya.

Rosi menuturkan, kebanyakan masyarakat yang menjadi responden datang dari kalangan menengah ke bawah. 

Kemudian, secara pekerjaan 28 persen datang dari ibu rumah tangga. Sehingga persoalan yang disampaikan tak jauh-jauh dari problem ekonomi.

Responden berharap, segala problem berkaitan dengan ekonomi, termasuk persoalan harga barang pokok, upah ideal, sampai mendapatkan pekerjaan yang layak akan bisa dijawab oleh pemimpin berikutnya di 2024 mendatang.

"Jadi para responden mengharapkan yang menggantikan Pak Jokowi atau penerusnya, diharapkan agar program yang sudah baik diteruskan tetapi ada perbaikan-perbaikan, ada catatan-catatan. Dan seperti bansos, supaya tepat sasaran tanpa membuat masyarakat menjadi malas," katanya.

Persoalan Hukum Ikut Disorot

Ketidakpuasan berikutnya pada Pemerintahan Jokowi yang turut ramai disorot publik yakni persoalan di bidang hukum. Masyarakat menganggap penegakan hukum era pemerintah Jokowi tidak tercapai.

Hal yang dianggap tidak tercapai adalah penegakkan hukum yang adil 54,5 persen, pemberantasan korupsi 55,9 persen dan bersihnya proyek pemerintah dari korupsi dan nepotisme 62,1 persen.

"Hukum itu ada tiga aspek yang responden kami soroti. Salah satu yang tertinggi adalah soal nepotisme di proyek-proyek yang dilakukan pemerintah. Itu ketidakpuasan responden yang pertama," katanya.

"Kemudian yang kedua, adanya korupsi yang masih banyak di segala aspek pemerintahan di segala bidang. Dan ketiga soal hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Responden menganggap mereka tidak puas," katanya.

Sekadar diketahui, survei KedaiKOPI ini melibatkan total sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Adapun Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dengan interval kepercayaan 95 persen.

Sumber: POSKOTA