DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo bisa saja dibatalkan oleh presiden berikutnya. Menurut dia, proyek IKN dapat dibatalkan oleh presiden melalui revisi UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 atau lewat peraturan pemerintah pengganti undang-Undang (perppu). "Kalau presiden yang akan datang mau mengubah UU, ya pakai perppu misalnya, ya sangat bisa ya kan," kata Benny dalam Podcast 'What the Fact! Politics' CNNIndonesia.com, Senin (12/6). Benny berpendapat proyek IKN mestinya bukan jadi prioritas. Sebab, ia menilai proyek tersebut membebani APBN. Menurutnya, jika proyek IKN terus berlanjut, proses perpindahan pun tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ia mengatakan proyek itu harus dikerjakan bertahap dan rampung dalam lima sampai sepuluh periode kepemimpinan Presiden RI. "Jangan pinjam uang asing, negara lain, hanya untuk membangun IKN. Nanti APBN kita habis untuk
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo bisa saja dibatalkan oleh presiden berikutnya. Menurut dia, proyek IKN dapat dibatalkan oleh presiden melalui revisi UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 atau lewat peraturan pemerintah pengganti undang-Undang (perppu). "Kalau presiden yang akan datang mau mengubah UU, ya pakai perppu misalnya, ya sangat bisa ya kan," kata Benny dalam Podcast 'What the Fact! Politics' CNNIndonesia.com, Senin (12/6). Benny berpendapat proyek IKN mestinya bukan jadi prioritas. Sebab, ia menilai proyek tersebut membebani APBN. Menurutnya, jika proyek IKN terus berlanjut, proses perpindahan pun tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ia mengatakan proyek itu harus dikerjakan bertahap dan rampung dalam lima sampai sepuluh periode kepemimpinan Presiden RI. "Jangan pinjam uang asing, negara lain, hanya untuk membangun IKN. Nanti APBN kita habis untuk