DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrat menilai penegakan hukum di dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi makin lemah dan mundur. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman berpendapat berpendapat pemerintah saat ini terkesan 'mengaduk-aduk' lembaga penegak hukum, seperti seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Mungkin perasaan saya subjektif dan tidak dirasakan orang lain. Perasaan saya, penegakan hukum di era Jokowi ini jatuh, mundur. Politik yang dia (Jokowi) kedepankan, bukan hukum," kata Benny dalam Podcast 'What the Fact! Politics' CNNIndonesia.com, Senin (12/6). Benny pun membandingkan pada 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak ada kasus jenderal polisi menembak mati anak buahnya sendiri. Benny selanjutnya menyoroti soal putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun. Hal ini ia duga bertalian dengan kepentingan politik di 2024. Ia me
DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrat menilai penegakan hukum di dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi makin lemah dan mundur. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman berpendapat berpendapat pemerintah saat ini terkesan 'mengaduk-aduk' lembaga penegak hukum, seperti seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Mungkin perasaan saya subjektif dan tidak dirasakan orang lain. Perasaan saya, penegakan hukum di era Jokowi ini jatuh, mundur. Politik yang dia (Jokowi) kedepankan, bukan hukum," kata Benny dalam Podcast 'What the Fact! Politics' CNNIndonesia.com, Senin (12/6). Benny pun membandingkan pada 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak ada kasus jenderal polisi menembak mati anak buahnya sendiri. Benny selanjutnya menyoroti soal putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun. Hal ini ia duga bertalian dengan kepentingan politik di 2024. Ia me