Anggota DPR Sindir Pengawas Proyek IKN Pakai Bule: Tamparan Buat PUPR!

DEMOCRAZY.ID - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyinggung rencana pemerintah menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Ia mempertanyakan alasan tidak dipilihnya pengawas dalam negeri dalam proyek tersebut.

Lasarus mengatakan, keputusan pemerintah menggunakan jasa 'bule' sebagai pengawas IKN menjadi tamparan bagi Kementerian PUPR. 

Sebelumnya pemerintah beralasan langkah ini diambil demi memastikan kualitas pembangunan IKN.

"Kalau penjelasan pemerintah kan untuk memastikan. Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dalam negeri? Saya rasa ini, menurut saya, bukan kita ngomporin tapi ini tamparan buat kementerian PU," katanya dalam RDP dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).

Menurutnya hal ini justru malah menunjukkan kualitas SDM Indonesia yang dinilai belum bisa meyakinkan bangsa sendiri. 

Oleh karena itu Komisi V DPR RI berencana mengadakan rapat khusus untuk membahas hal ini.

"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana. Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri. Kami nanti akan bahas khusus, akan rapatkan khusus, kenapa harus ambil tenaga asing," bebernya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi juga menyinggung keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek IKN. Pasalnya IKN sudah menghabiskan anggaran negara yang cukup besar. 

Adapun pemerintah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN untuk pembangunan IKN.

"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar, tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN misalnya. Ini saya kira miris, kalau kebutuhan non skill tanda kutip harus tenaga asing kan sayang," ujarnya.

Padahal dari pengalamannya pergi ke Malaysia dan Singapura, Mulyadi menyebut insinyur-insinyur Indonesia justru bekerja di sana. Mulyadi menyayangkan hal ini sebab di Indonesia sedang dibangun megaproyek IKN.

Ia mendorong pemerintahan untuk menyiapkan pelatihan mengasah kemampuan SDM. 

Hal itu juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan percepatan proyek IKN.

"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur, ternyata banyaknya insinyur-insinyur Indonesia. Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka tapi kenapa nggak kerja di Indonesia, ah kita nggak dihargai, loh kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," pungkasnya. [Democrazy/detik]