DMCRZ NEWS
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah subsidi pembelian mobil listrik, dalam hal ini Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan untuk datang langsung kepadanya.
Hal itu upaya Luhut untuk menjelaskan urgensi dari kebijakan pemberian subsidi dalam pembelian unit kendaraan listrik tersebut.
Menko Marves Luhut dengan tegas menyatakan, untuk subsidi mobil listrik yang diberikan oleh pemerintah sudah dilakukan study yang komprehensif, bahkan di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama.
"Jadi saya kira kita jangan melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya tidak tau mengenai itu, nanti suruh dia datang ke saya nanti biar saya jelasin ke dia bahwa itu tidak benar," ungkap Luhut usai ditemui di acara Seminar dan Pameran Hilirisasi & Transisi Energi, Hotel Westin, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Respons Airlangga Hartarto
Sebelum Luhut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menanggapi kritik Anies Baswedan.
Airlangga mengatakan, tidak ada yang salah dengan program subsidi mobil listrik. Pasalnya, semua negara menerapkan kebijakan serupa.
"Ya (efektif), kalau subsidi mobil listrik hampir semua negara memberikan," kata Airlangga saat ditemui setelah acara Sewindu PSN 2023, di Jakarta, Senin (8/5).
Selain mobil listrik, pemerintah juga memberikan bantuan untuk bus listrik.
Dalam hal ini, Airlangga mengatakan bahwa nantinya itu akan diintegrasikan dengan Trans Jakarta.
"Mobil listrik, itu kan electric bus itu tergantung di integrasi Trans Jakarta dan itu dalam proses," sambungnya.
Agus Gumiwang Juga Balas Kritik Anies soal Mobil Listrik
Agus menyebut manfaat industri kendaraan listrik harus dilihat secara utuh, tidak bisa bisa berdasarkan satu faktor saja.
“Jadi kalau kita melihat pengembangan industri EV (electric vehicle/kendaraan listrik) itu jangan dilihat dari satu faktor saja, tapi faktor secara utuh," kata Agus saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Selasa (9/5).
Ia menerangkan, kendaraan listrik merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
“Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa pengembangan industri EV di Indonesia juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi di Indonesia,” katanya.
Selain itu, dengan adanya ekosistem kendaraan listrik, Indonesia dapat memberdayakan program hilirisasi terhadap SDA nikel, yang digunakan sebagai baterai kendaraan listrik.
“(EV) bisa memanfaatkan program hilirisasi yaitu nikel yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah,” katanya.
Luhut Dorong Habis-habisan Kebijakan RI yang Diserang Anies
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya akan terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia, khususnya dengan memberikan subsidi pada pembelian kendaraan listrik tersebut.
Percepatan penggunaan kendaraan listrik, kata Luhu, sebagai upaya Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.
"Kita bikin EV itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang-kadang dengan Kementerian Keuangan kita ini inisiatif loh, ini kan carbon emission, ini kan supaya kita secepat mungkin buang bus yang karbon tinggi, tambah sepeda motor, karena itu menyangkut Indonesia," jelas Luhut dalam paparannya pada acara 'Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Hebat', Selasa (9/5/2023).
Luhut juga mengatakan bahwa dalam mengeksekusi program kendaraan listrik tersebut, Indonesia bisa mencontoh kesuksesan negara di ASEAN seperti Thailand dan Vietnam.
Dengan begitu, dia yakin dengan menjadikan kedua negara tersebut sebagai tolok ukur atau benchmark, maka Indonesia juga bisa seperti negara tersebut.
"Pemerintah komitmen KBLBB ini sudah berjalan, kita lakukan bagus. Kita gampang kok benchmark aja. Supaya kita nggak kalah bersaing dengan Vietnam kalo Vietnam bisa kasih (insentif EV), Thailand bisa kasih, kok kita nggak bisa?," tambah Luhut.
Adapun, Luhut menyebutkan bahwa terkadang Indonesia menyulitkan diri sendiri lantaran melakukan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh negara lain.
Contohnya, luhut menjelaskan, teknologi menginjeksi karbon ke dalam bumi, yang mana penelitian tersebut masih perlu dilakukan di Indonesia.
Padahal, dia menilai penelitian tersebut sudah lama dilakukan oleh negara lain, contohnya Norwegia yang sudah mengaplikasikan teknologi tersebut hingga 20 tahun lamanya.
"Kemarin ada rapat carbon emission. Sudah jadi suntik ke bumi itu (karbon), dia bilang, kita teliti lagi saja, saya bilang ngapain teliti-teliti lagi? Kita lihat aja di Norway, mereka sudah lakukan 20 tahun. Kita menghabiskan waktu gitu-gituan. Kita kadang buat diri kita sulit," tandasnya.
Selain itu, bagaikan langit dan bumi, rencana Menko Marves, Luhut berbeda dengan salah satu calon presiden Indonesia 2024 yakni Anies Baswedan.
Seperti yang pernah ramai dibicarakan bahwa Anies mengungkapkan dirinya menilai bahwa subsidi mobil listrik tidak tepat untuk dilakukan lantaran emisi karbon yang dihasilkan justru lebih banyak dibandingkan dengan bus berbahan bakar minyak.
Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup.
"Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi. betul?" tegas Anies dalam Pidatonya di acara Pengukuhan Amanat Nasional, Minggu (7/5/2023).
Anies menghitung, bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.
"Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi, karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ungkap Anies.
Ditambah, kata Anies, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, maka akan menambah mobil di jalanan.
"Sehingga menambah kemacetan di jalan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan media sosial," tandas dia. [Democrazy/CNBC]
