DEMOCRAZY.ID - Selain tidak etis, Presiden Joko Widodo juga dianggap melanggar konstitusi, abuse of power, mengumpulkan para ketua umum partai politik untuk kepentingan politik praktis pribadi Jokowi dan golongannya. Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan, mengatakan, Jokowi sangat jelas menunjukkan kepentingan politik praktisnya, atau golongannya, dengan menggunakan fasilitas negara, Istana Negara. “Buktinya, ada ketua-ketua umum partai yang tidak diundang. Jadi ada pilah-pilih di sana. Nah pilah-pilih itulah yang kemudian kita lihat ada kepentingan terselubung di situ,” kata Tamil, Rabu (10/5). Berdasar hipotesanya, Jokowi memiliki dua janji kepada Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, ketika Ganjar Pranowo diusung sebagai bakal calon presiden, yaitu mandiri dalam pembiayaan kampanye, dan mendukung Puan Maharani menjadi penerus di PDIP. “Maka, pertemuan dengan para ketua umum partai politik itu tak lepas dari poin nomor satu tadi. Lalu kita bicara tentang sibu
DEMOCRAZY.ID - Selain tidak etis, Presiden Joko Widodo juga dianggap melanggar konstitusi, abuse of power, mengumpulkan para ketua umum partai politik untuk kepentingan politik praktis pribadi Jokowi dan golongannya. Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan, mengatakan, Jokowi sangat jelas menunjukkan kepentingan politik praktisnya, atau golongannya, dengan menggunakan fasilitas negara, Istana Negara. “Buktinya, ada ketua-ketua umum partai yang tidak diundang. Jadi ada pilah-pilih di sana. Nah pilah-pilih itulah yang kemudian kita lihat ada kepentingan terselubung di situ,” kata Tamil, Rabu (10/5). Berdasar hipotesanya, Jokowi memiliki dua janji kepada Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, ketika Ganjar Pranowo diusung sebagai bakal calon presiden, yaitu mandiri dalam pembiayaan kampanye, dan mendukung Puan Maharani menjadi penerus di PDIP. “Maka, pertemuan dengan para ketua umum partai politik itu tak lepas dari poin nomor satu tadi. Lalu kita bicara tentang sibu