DEMOCRAZY.ID - Arah kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air terus menuai protes. Cukup mengejutkan protes datang dari PDIP yang notabennya merupakan partai pendukung pemerintah. Dalam penyampaian pandangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024, Selasa (23/5/2023). Dari pantauan CNBC Indoneisa, ada empat Fraksi di DPR - PDIP, PAN, Demokrat dan Nasdem - yang melontarkan kritikan pemberian subsidi mobil listrik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Adapun, fraksi pertama yang mengkritisi pemberian subsidi mobil listrik itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat pembacaan pandangan fraksi yang dibacakan oleh Anggota DPR Masinton Pasaribu. Masinton menilai seharusnya subsidi itu bisa dialihkan untuk memajukan sektor industri lain yang lebih krusial bagi tanah air. Di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkon...
DEMOCRAZY.ID - Arah kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air terus menuai protes. Cukup mengejutkan protes datang dari PDIP yang notabennya merupakan partai pendukung pemerintah. Dalam penyampaian pandangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024, Selasa (23/5/2023). Dari pantauan CNBC Indoneisa, ada empat Fraksi di DPR - PDIP, PAN, Demokrat dan Nasdem - yang melontarkan kritikan pemberian subsidi mobil listrik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Adapun, fraksi pertama yang mengkritisi pemberian subsidi mobil listrik itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat pembacaan pandangan fraksi yang dibacakan oleh Anggota DPR Masinton Pasaribu. Masinton menilai seharusnya subsidi itu bisa dialihkan untuk memajukan sektor industri lain yang lebih krusial bagi tanah air. Di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkon...