DEMOCRAZY.ID - Masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang rupanya tak membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhenti melontarkan tekanan pada kebijakannya. Ini terlihat dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023, Selasa (23/5/2023). Sejumlah fraksi melontarkan berbagai kritikan untuk sederet tema kebijakan dalam rapat paripurna yang beragenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Rapat paripurna ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah. Berikut ini rangkuman sederet kritikan utama yang mereka lontarkan terhadap kebijakan Jokowi dalam KEM-PPKF 2024 yang disajikan Rabu (24/5/2023): 1. Subsidi Mobil Listrik Bukan untuk Rakyat Sebanyak lima fraksi di DPR mengkritisi kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik. Lima fraksi itu ialah PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, PAN, serta PKS. Mereka sama-sama menyuarakan peningk...
DEMOCRAZY.ID - Masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang rupanya tak membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhenti melontarkan tekanan pada kebijakannya. Ini terlihat dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023, Selasa (23/5/2023). Sejumlah fraksi melontarkan berbagai kritikan untuk sederet tema kebijakan dalam rapat paripurna yang beragenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Rapat paripurna ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah. Berikut ini rangkuman sederet kritikan utama yang mereka lontarkan terhadap kebijakan Jokowi dalam KEM-PPKF 2024 yang disajikan Rabu (24/5/2023): 1. Subsidi Mobil Listrik Bukan untuk Rakyat Sebanyak lima fraksi di DPR mengkritisi kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik. Lima fraksi itu ialah PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, PAN, serta PKS. Mereka sama-sama menyuarakan peningk...