DEMOCRAZY.ID - Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih menyisakan cerita. Salah satunya adalah kritik fraksi kepada pemerintah terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Kedua fraksi yang mengkritik keras megaproyek itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kedua fraksi pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda penganggaran untuk pembangunan IKN Nusantara. Fraksi Demokrat, yang diwakili Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, anggaran pembangunan IKN Nusantara tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. "Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," kata Rizki seperti dikutip Kamis (25/5/2023) Adapun dari Fraksi PKS, pandangan untuk menghentikan...
DEMOCRAZY.ID - Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masih menyisakan cerita. Salah satunya adalah kritik fraksi kepada pemerintah terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Kedua fraksi yang mengkritik keras megaproyek itu adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kedua fraksi pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda penganggaran untuk pembangunan IKN Nusantara. Fraksi Demokrat, yang diwakili Anggota DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, anggaran pembangunan IKN Nusantara tidaklah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. "Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," kata Rizki seperti dikutip Kamis (25/5/2023) Adapun dari Fraksi PKS, pandangan untuk menghentikan...