Bawa-Bawa Mahfud, Denny Indrayana Bicara Siapa Sumber Informasi MK Soal Isu Sistem Pemilu: Kredibel!

DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana akhirnya bicara soal isu sistem pemilu proporsional tertutup yang digaungkan beberapa jam terakhir hingga menjadi viral.

Sebelumnya Denny Indrayana menyinggung bahwa MK memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup akan diterapkan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Denny Indrayana soal info sistem pemilu proporsional tertutup didapat dari seorang sumber A1 terpercaya yang menginfokan langsung ke dirinya. 

Lantas siapa sumber tersebut?

Menurut Denny, soal sumber adalah soal lain. Terpenting baginya adalah mengawal isu ini agar tidak sesuai harapan.

"Sumber informasi itu satu hal. Yang pasti sekali lagi saya itu melihat hal ini perlu dibawa ke ruang publik," katanya disitat Bicara Politik, Senin 29 Mei 2023.

Bagi Denny sebenarnya tidak ada informasi atau rahasia yang dibocorkan. Akan tetapi dirinya memastikan bahwa info yang didapat dari sumber yang kredibel.

"Karena tidak ada rahasia negara yang dibocorkan, kan belum ada putusannya. Memang saya katakan informasinya yang saya dapat dari sumber yang kredibel itu, semacam yang saya cuitkan itu," kata Denny.

"Tujuannya adalah no viral no justice. Kalau tidak kita bawa ke ruang terang, maka kegelapan itu akan terus mewarnai keadilan kita," tuturnya.

Lebih jauh, cara-cara ini menurut Denny sebenarnya juga dilakukan oleh Menkopolhukam Mahfud MD dalam sejumlah kasus. 

Mulai dari kasus Ferdy Sambo, hingga dugaan kasus Rp 349 triliun. 

Maka itu dia hanya berusaha meniru apa yang dilakukan Mahfud, dengan harapan turut menjadi perhatian publik.

"Jadi ini adalah cara-cara yang sebenarnya juga sedikit banyak saya belajar dari caranya Pak Menko, Pak Mahfud, untuk memberikan akses kepada publik sehingga bisa ikut mengontrol Mahkamah Konstitusi."

Sebab jika tidak dikontrol, Denny Indrayana mengaku khawatir kasus dugaan sistem pemilu proporsional tertutup ini akan diputuskan seperti MK memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.

"Padahal itu menunjukkan ada yang amis di sana, ada yang perlu kita kritisi di situ. Nah ini adalah langkah yang lebih antisipatif kalau sudah diputus sebagaimana masa jabatan pimpinan KPK, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa," kata Denny. 

SIAPA DENNY INDRAYANA?

Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. merupakan seorang aktivis yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014).

Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum (2008-2009), dan Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2009-2011) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pria kelahiran Kotabaru, Pulau Laut tersebut juga pernah menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (2010-2018.

Tidak hanya skala nasional, Denny Indrayana juga pernah menjadi profesor tamu di Melbourne University Law School, Australia (2016-2019).

Pria yang lahir pada 11 Desember 1972 itu merupakan pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sebagai seorang pakar hukum tata negara, Denny Indrayana juga ternyata aktif menulis dan telah meluncurkan 10 buku soal hukum tata negara dan korupsi.

Ia juga diketahui mendirikan firma hukum Indrayana Centre for Government Constitution and Society disingkat INTEGRITY, dan mendapat izin praktik di Melbourne Australia.

Denny Indrayana pun menjadi satu-satunya pengacara yang mempunyai izin advokat di dua negara sekaligus Indonesia dan Australia.

Sementara itu, pernyataan Denny Indrayana ini pun telah menyita perhatian publik, termasuk sejumlah tokoh nasional Indonesia.

Mahfud MD bahkan meminta pihak kepolisian dan MK untuk mencari tahu siapa pembisik Denny Indrayana sebab diduga merupakan pembocor rahasia negara.

Selain Menko Polhukam, pernyataan itu juga ditanggapi oleh SBY, Cak Imin, Teddy Gusnaidi, hingga mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. [Democrazy/poskota]