DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah cukup agresif menarik utang baru dalam tiga bulan pertama tahun ini.
Total yang dikumpulkan mencapai Rp224,8 triliun (32,3% dari target) atau tumbuh 49,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Kita melakukan front loading mengantisipasi," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (18/4/2023)
Dalam rinciannya, pembiayaan meliputi penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp217,6 triliun dan sisanya adalah pinjaman yang mencapai Rp 7,2 triliun.
Menurut Sri Mulyani, langkah tersebut membantu mengantisipasi segala risiko yang dimungkinkan muncul ke depan.
Terutama bersumber dari dinamika global yang diramal masih penuh ketidakpastian.
"Kita ambil posisi sebelum kenaikan suku bunga secara keseluruhan pembiayaan. Kita masih ontrack tahun ini Rp 696 triliun dan realisasi sampai Maret Rp 224,8 triliun ini naik dari tahun lalu namun karena strategi untuk jaga buffer pemerintah," jelasnya.
Sri Mulyani memastikan penerbitan surat utang dengan penuh kehati-hatian. Waktu untuk penerbitan utang mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah serta kebutuhan pembiayaan.
"Bellow the line pembiayaan dengan tetap menjaga prudent fleksibilitas karena situasi global yang dinamika luar biasa kita menjaga sisi policy penerbitan surat utang secara hati-hati," terang Sri Mulyani.
Dijuluki 'Bapak Utang' Berikut Utang Negara Era Jokowi Dibandingkan 6 Presiden Sebelumnya
Menyentuh angka Rp7.000 triliun, utang negara saat ini menjadi sorotan banyak pihak, terutama para pengamat ekonomi dan kebijakan.
Utang negara saat ini dianggap membahayakan, karena sudah melebihi angka pendapatan negara.
Desas-desus utang negara memang menjadi polemik, versi pemerintah dan pengamat terkadang berbeda angka.
Utang negara saat ini bahkan ada yang katakan sebenarnya sudah melebihi angka Rp7.000 triliun yang disebut oleh pemerintah.
Seorang netizen memaparkan data mengenai angka utang negara yang sudah di angka Rp13.000 triliun.
Awalil Rizky, seorang netizen yang memberikan data melalui akun Twitternya tentang kondisi utang negara saat ini dengan variabel yang lengkap, dia menyebut dengan Utang Sektor Publik (USP).
"Posisi utang sektor publik (Pemerintah, Bank Indonesia, BUMN) per 31 Des 2021: Rp13.448,83 triliun atau 79,25 persen dari PDB (Rp16.970,79 triliun). Posisi USP cenderung meningkat karena kenaikan utang pemerintah dan utang BUMN. Data SUSPI Bank Indonesia belum mencakup seluruh BUMN," tulis Awalil Rizky, Rabu, 6 April 2022.
Tak mau kalah, Said Didu yang merupakan pengamat ekonomi yang lama di dunia BUMN juga turut mencuitkan tentang kondisi utang negara saat ini.
Said Didu mencuitkan kondisi utang dengan melampiri data grafis untuk membalas komentar seorang netizen yang menganggap dirinya hanya membuat framing saja.
Dia memaparkan tentang total utang dari 6 presiden sebelumnya dengan utang pada era Jokowi.
"Data sangat jelas kok. Utang yg dibuat 6 Presiden sebelumnya mulai Bung Karno selama 73 tahun sktr Rp2.600 triliun sementara Pak Jokowi hanya sendiri dan hanya 7 tahun menambah utang menjadi sktr Rp7.000 triliun atau bertambah sktr Rp4.400 triliun, nih datanya," tulis Said Didu.
Membengkaknya utang negara di era Jokowi membuat dia disebut sebagai "Bapak Utang".
Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan, dalam sebuah pemberitaan menyebut kalau Jokowi layak disebut sebagai "Bapak Utang".
SEJARAH Utang Indonesia Hingga Kini ?? pic.twitter.com/ijWvGpkAK1
— Sutan Mangara Harahap (@sutanmangara) January 21, 2023
[Democrazy/CNBC]
