DEMOCRAZY.ID - Proyek Nasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai membebani masyarakat.
Dalam proses pengerjaannya, banyak warga yang harus menanggung kerugian, termasuk di sektor pendidikan.
Ketua RW 08 Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Asep Buchori mengatakan, proyek nasional KCJB yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan akan diresmikan pada 18 Agustus 2023 itu jauh dari kado kemerdekaan sebagaimana digaungkan pemerintah.
"Proyek kereta cepat ini banyak membebankan ke warga, jadi kado kemerdekaan apaan? Karena kan (kado) harus membuat kita senang, tapi ini malah buat kita susah," ungkap Asep ditemui Kantor Berita RMOLJabar.
Dibeberkan Asep, proyek pengerjaan KCJB menimbulkan banyak masalah baru.
Mulai dari kehilangan tempat tinggal bagi warga KBB, permasalahan aliran air, akses warga yang terputus hingga membuat warga Kertamulya dan Hegarmanah terisolir.
"(KCJB) Ini tuh proyek siluman, jalan gang saja katanya ada pengganti tapi ternyata tidak ada gantinya. Hanya akal-akalan pihak pengembang saja," jelas Asep yang wilayahnya berdekatan dengan pembangunan Stasiun KCJB Padalarang ini.
Dalam progres pembangunan Stasiun KCJB, dia menuturkan, banyak dinding rumah warga di sekitar proyek mengalami retak akibat getaran dari alat berat.
Bahkan 5 ruang kelas, area parkir kendaraan, serta ruang terbuka hijau (RTH) milik SMPN 1 Ngamprah, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah juga dihancurkan.
"Rumah banyak yang retak, ada yang bergeser juga, bahkan bangunan PAUD-TK juga turut retak. Kita sudah protes tapi mana, tidak ada tindak lanjut dari pengembang (PT KCIC)," katanya, Sabtu (15/4/2023).
Stasiun Padalarang Jadi Hub Kereta Cepat, Begini Penjelasan Bos KCIC
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, lokasi Stasiun Padalarang akan menjadi hub penghubung antar moda untuk kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Lokasi ini nanti adalah rencana pembangunan Stasiun Padalarang Baru, hub,” kata dia, Senin, 12 April 2021.
Hal itu disampaikan Dwiyana di depan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qia juga hadir di sana.
Lokasi yang dimaksud berdekatan dengan lokasi Stasiun Padalarang, tepatnya di bagian barat dan sejajar dengan stasiun tersebut di Kabupaten Bandung Barat.
Dwiyana menyebutkan Stasiun Padalarang Baru yang akan menjadi penghubung antar moda untuk kereta cepat Jakarta Bandung itu nantinya memiliki tiga bangunan utama.
Dwiyana menyebutkan, bangunan utama pertama adalah hub yang akan dihubungkan dengan eskalator ke arah Sky Hall.
"Sky Hall ini posisinya ada di atas jalur eksisting ini. Jalur eksisting ini nanti untuk kereta api feeder untuk melayani konektivitas kereta cepat dengan Stasiun Bandung,” ucapnya.
Berikutnya, kata Dwiyana, rel kereta eksisting yang melintas Stasiun Padalarang adalah rel kereta nomor 4 yang lokasinya paling pinggir, terdekat dengan lokasi rel kereta cepat.
Rel itu akan dipergunakan oleh kereta feeder untuk mengantarkan penumpang kereta cepat yang berhenti di Stasiun Padalarang.
Dari sana, penumpang kereta cepat akan berganti moda dengan kereta feeder menuju Stasiun Bandung.
Sedangkan jalur 2 digunakan karena secara desain dan jalur emplacement yang paling seamless, paling memudahkan penumpang dari kereta feeder ke kereta api cepat.
"Karena kalau kita lihat penumpang yang turun dari kereta api cepat dari Jakarta, dia tinggal turun eskalagor langsung ke platform kereta feeder,” kata Dwiyana.
Lebih jauh, Dwiyana menjelaskan, pembangunan Stasiun Padalarang Baru akan dilakukan dalam dua tahap.
“Namun kita harapkan dalam tahapan pembangunan yang pertama, mestinya sudah memenuhi sesuai dengan kapasitas penumpang yang nantinya sesuai dengan proyeksi yang akan kita layani di Stasiun Padalarang."
Penjelasan lebih rinci selanjutnya diberikan oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo.
“Integrasi antara stasiun kereta cepat dan kereta api ini sesuai dengan keputusan Pak Menko pada 26 November, maka diputuskan konektivitas kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan kereta api ini di Stasiun Padalarang,” tuturnya.
Salah satu pertimbangannya adalah waktu tempuh.
“Jarak tempuh dari Bandung ke Padalarang ini hanya 18 menit, sementara dari Tegalluar itu 30 menit. Dan kereta cepat ini mengejar waktu tempuh,” kata dia.
Di atas kertas, jarak Halim-Padalarang akan ditempuh dalam 38 menit. Penumpang tinggal melanjutkan perjalanan menuju Bandung dengan kereta feeder menempuh jarak 15 kilometer.
Didiek menjelaskan, potensi penumpang juga lebih baik Padalarang dibandingkan Tegalluar.
“Potensi demand penumpang juga sudah terbentuk di Padalarang. Sehingga walaupun di Padalarang, Tegalluar tetap diselesaikan. Jadi nanti depo dan stasiunnya tetap akan dibangun sesuai dengan kebutuhan nanti,” ucapnya.
Saat ini lahan Stasiun Padalarang sebagian menggunakan lahan KAI di sana dan sebagian lagi lahan milik warga.
“Kita akan optimalkan lahan kereta api yang sudah ada di sini. Nanti kami akan menertibkan lahan di sebelah utara-selatan ini sekitar 11 ribu meter persegi,” kata Didiek.
Adapun sosialisasi pembebasan lahan sudah dilakukan dan ia yakin selepas Hari Raya Lebaran mendatang, pembebasan lahan bisa dimulai.
“Nanti setelah Lebaran kami akan lakukan pembayaran,” kata dia.
Didiek juga mengatakan kawasan seputaran Stasiun Padalarang akan dibenahi.
“Lalu lintas di sini kami akan rapihkan, sehingga penertiban area d sini tanah di tanah kami akan kami lakukan. Sehingga betul-betul kawasannya akan menjadi kawasan integrasi antara kereta cepat dengan kereta api di Padalarang,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil wanti-wanti dengan perubahan rencana stasiun perhentian kereta cepat.
“Saya akan dukung maksimal. Hanya keputusan Padalarang ini punya potensi menimbulkan kemacetan regional. Jangan sampai ini beres, kemacetannya tidak terselesaikan karena perlintasan sebidang nanti jadi blunder. Itu poinnya,” ucapnya.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan lebih banyak mendengarkan.
Dia meminta rencana pembebasan lahan untuk mendukung proyek kereta cepat ini agar segera dibereskan.
“Masalah tanah harus selesai sebelum Mei tahun ini," katanya. [Democrazy/RMOL]