DEMOCRAZY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil kajian kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2019-2024. Hasilnya, ICW menemukan 55 dari 86 pimpinan di DPR RI tidak patuh melaporkan LHKPN, berdasarkan riset yang dilakukan pada 2019-2021. Ironisnya, hampir semua pimpinan DPR RI (ketua dan wakil ketua), tidak patuh lapor LHKPN. "Tentu kita miris melihatnya, karena dari lima pimpinan DPR RI, empat di antaranya tidak patuh melaporkan LHKPN, baik dia terlambat maupun tidak berkala melaporkan LHKPN," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui akun YouTube Sahabat ICW, Minggu (9/4/2023). ICW tidak merinci nama-nama pimpinan DPR RI yang tidak patuh melaporkan LHKPN itu. ICW hanya menyebutkan dua pimpinan DPR RI tidak tepat waktu melaporkan LHKPN atau melampaui tenggat 31 Maret 2023. Satu pimpinan DPR RI tidak berkala melaporkan LHKPN. Kemudian, satu o
DEMOCRAZY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil kajian kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2019-2024. Hasilnya, ICW menemukan 55 dari 86 pimpinan di DPR RI tidak patuh melaporkan LHKPN, berdasarkan riset yang dilakukan pada 2019-2021. Ironisnya, hampir semua pimpinan DPR RI (ketua dan wakil ketua), tidak patuh lapor LHKPN. "Tentu kita miris melihatnya, karena dari lima pimpinan DPR RI, empat di antaranya tidak patuh melaporkan LHKPN, baik dia terlambat maupun tidak berkala melaporkan LHKPN," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui akun YouTube Sahabat ICW, Minggu (9/4/2023). ICW tidak merinci nama-nama pimpinan DPR RI yang tidak patuh melaporkan LHKPN itu. ICW hanya menyebutkan dua pimpinan DPR RI tidak tepat waktu melaporkan LHKPN atau melampaui tenggat 31 Maret 2023. Satu pimpinan DPR RI tidak berkala melaporkan LHKPN. Kemudian, satu o