DEMOCRAZY.ID - DPR RI mengkritik langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rajin menambah jalan tol baru namun terkesan acuh terhadap penambahan jalan nasional non tol. Padahal, masyarakat sudah membayar pajak untuk mendapat akses infrastruktur yakni jalan yang seharusnya layak. Di mana, mengutip catatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, selama pemerintahan Jokowi panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia akan mencapai 3.196 km pada akhir 2024. Jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi ada sepanjang 720 km. "Karena kita bayar pajak beli mobil bahan bakar harapan kita disediakan jalan, tapi kenyataan di beberapa ruas orang ga punya pilihan, harus lewat tol, padahal bukan untuk bisnis, akhirnya udah bayar pajak mobil, bayar lajak lain lain akhirnya harus bayar lagi di tol karena ga ada alternatif jalan yang nggak berbayar," kata anggota komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama saat rapat kerja, Rabu (12/4/2023). Perlu perencanaan tepat a
DEMOCRAZY.ID - DPR RI mengkritik langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rajin menambah jalan tol baru namun terkesan acuh terhadap penambahan jalan nasional non tol. Padahal, masyarakat sudah membayar pajak untuk mendapat akses infrastruktur yakni jalan yang seharusnya layak. Di mana, mengutip catatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, selama pemerintahan Jokowi panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia akan mencapai 3.196 km pada akhir 2024. Jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi ada sepanjang 720 km. "Karena kita bayar pajak beli mobil bahan bakar harapan kita disediakan jalan, tapi kenyataan di beberapa ruas orang ga punya pilihan, harus lewat tol, padahal bukan untuk bisnis, akhirnya udah bayar pajak mobil, bayar lajak lain lain akhirnya harus bayar lagi di tol karena ga ada alternatif jalan yang nggak berbayar," kata anggota komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama saat rapat kerja, Rabu (12/4/2023). Perlu perencanaan tepat a