DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - DPR RI mengkritik langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rajin menambah jalan tol baru namun terkesan acuh terhadap penambahan jalan nasional non tol.
Padahal, masyarakat sudah membayar pajak untuk mendapat akses infrastruktur yakni jalan yang seharusnya layak.
Di mana, mengutip catatan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, selama pemerintahan Jokowi panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia akan mencapai 3.196 km pada akhir 2024. Jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi ada sepanjang 720 km.
"Karena kita bayar pajak beli mobil bahan bakar harapan kita disediakan jalan, tapi kenyataan di beberapa ruas orang ga punya pilihan, harus lewat tol, padahal bukan untuk bisnis, akhirnya udah bayar pajak mobil, bayar lajak lain lain akhirnya harus bayar lagi di tol karena ga ada alternatif jalan yang nggak berbayar," kata anggota komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama saat rapat kerja, Rabu (12/4/2023).
Perlu perencanaan tepat agar hak dasar pelayanan seperti akses bisa di dengan jalan tol berbayar.
Ini penting karena jika diserahkan ke bisnis, di mana jalan ramai dan di situ dibutuhkan orang, maka investasi jalan tol masuk, padahal di situ untuk kebutuhan dasar dalam memenuhi pelayanan dasar.
"Jalan nasional kita untuk pelayanan dasar, infrastruktur dasar bukan Infrastruktur bisnis, jalan tol baru itu infrastruktur bisnis karena orang bayar karena ada keuntungan. Sementara pelayanan dasar memenuhi akses kebutuhan sehari-hari tanpa aktivitas ekonomi rugi lewat tol," kata Suryadi.
"Jadi ada anomali, kecenderungan truk bisnis lewat jalan nasional," tukasnya.
Sebagai contoh total panjang jalan nasional di Pulau Jawa mencapai 6.481,31 km, dan ini sudah mencakup seluruh jalan nasional.
Sedangkan total panjang tol di pulau Jawa 1.716 Km. Sekilas memang jalan nasional lebih panjang, namun kenyataannya penambahan jalan tol jauh lebih signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
"Grafik pertambahan jalan umum kecil sekali, tapi naiknya jalan tol di paparan BPJT kemarin bahkan 2024 hampir 3000 Km, sementara problem kita jalan umum karena diharapkan pelayanan dasar pemerintah bagi masyarakat," pungkas Suryadi.
Medsos Jokowi Pamer Jalan Tol, Langsung Diskakmat Pakar: Buat Apa Kalau Rakyat Masih Menderita?!
Presiden Joko Widodo dengan bangga memamerkan pencapaian pembangunan jalan tol sejak memimpin di tahun 2014.
“Selama 40 tahun, Indonesia hanya mampu membangun 780 km jalan tol. Maka, mulai tahun 2014 itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol di Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Berapa Panjang jalan tol yang kita bangun 7 tahun terakhir? 1.900km,” cuit akun Twitter @jokowi, 14/4/2022.
Pernyataan ini mendapat banyak tanggapan termasuk Achmad Nur Hidayat MPP, seorang Pakar Kebijakan Publik
Dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (16/4/2022) menyebut di pertanyaan itu ada miss leading.
"Pertanyaanya buat apa 1.900 km kalau kemudian masyarakat masih menderita, dalam arti nilai kemanfaatan tidak dirasakan masyarakat," ucapnya.
Ia melanjutkan apakah kemudian rantai distribusi bahan sembako sebagai contoh menjadi lebih baik sehingga harga bisa murah?.
"Ternyata tidak. Artinya adanya jalan tol yang dibangun direzim ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat."
Achmad menambahkan apakah layak pembangunan jalan tol tersebut dianggap sebuah prestasi sementara pembiayaan yang secara jor-joran itu menggunakan dana hutang yang besarnya sampe kurang lebih Rp. 5.000 triliun?.
"Tentunya ini sangat tidak layak karena siapapun presidennya untuk membangun apapun dengan hutang itu pasti bisa. Yang ujungnya menjadi beban yang harus ditanggung oleh rakyat untuk waktu yang sangat panjang," jelas Ketua Pusat Studi Ekonomi Politik UPN Veteran Jakarta ini.
Ia menyebut yang mengkhawatirkan adalah tarif tol yang semakin tinggi. Artinya jalan tol ini hanya untuk kepentingan bisnis semata.
"Pengguna jalan tol hanya para pemilik mobil. Rakyat kecil tidak merasakan kemanfaatannya. Dikatakan prestasi jika rezim mampu mendatangkan pendapatan negara yang tinggi dan membiayai itu semua dan memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat banyak maka pembangunan jalan tol tersebut patut diacungi jempol," pungkas Achmad. [Democrazy/cnbc]
