DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku turut menelusuri perkembangan proses hukum para pegawainya yang telah ditangani aparat penegak hukum (APH) berdasarkan surat laporan hasil analisis (LHA) yang disampaikan PPATK periode 2009-2023. Surat-surat ini terkait dengan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun. Namun, dari hasil pemilihan, surat itu ditujukan langsung oleh PPATK ke APH, sehingga Kementerian Keuangan tidak mengetahui isi suratnya, hanya mengetahui nama-nama pegawai atau PNS yang dilaporkan dalam surat itu dengan jumlah 126 orang. "Kami memang tidak tahu isi suratnya, namun kami mencoba menganalisa karena dari surat PPATK ke kami yang tadi 100 surat itu ada disebutkan nama-nama dari pegawai Kemenkeu tapi suratnya ke APH," kata Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR dan Menko Polhukam Mahfud Md di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Dari nama-nama pegawai yang terungkap dalam surat-surat yang ditujuka
DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku turut menelusuri perkembangan proses hukum para pegawainya yang telah ditangani aparat penegak hukum (APH) berdasarkan surat laporan hasil analisis (LHA) yang disampaikan PPATK periode 2009-2023. Surat-surat ini terkait dengan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun. Namun, dari hasil pemilihan, surat itu ditujukan langsung oleh PPATK ke APH, sehingga Kementerian Keuangan tidak mengetahui isi suratnya, hanya mengetahui nama-nama pegawai atau PNS yang dilaporkan dalam surat itu dengan jumlah 126 orang. "Kami memang tidak tahu isi suratnya, namun kami mencoba menganalisa karena dari surat PPATK ke kami yang tadi 100 surat itu ada disebutkan nama-nama dari pegawai Kemenkeu tapi suratnya ke APH," kata Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR dan Menko Polhukam Mahfud Md di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Dari nama-nama pegawai yang terungkap dalam surat-surat yang ditujuka