DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ada dugaan China mengetahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki ijazah asli sehingga tidak dijadikan jaminan utang
“Saya menduga intelijen China tak merekomendasikan utang China dijamin dengan ijazah asli Jokowi. Karena ijazah aslinya tak ada, hanya foto copy, nilai colateralnya rendah sehingga tak dapat dijadikan jaminan utang,” kata Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin kepada redaksi SuaraNasional, Sabtu (15/4/2023).
Berdasarkan sikap politik China tersebut, kata Khozinudin, dapat dipahami pula mengapa Jaksa tetap ngotot untuk menuntut Gus Nur dengan 10 tahun penjara.
“Mungkin saja, tuntutan itu akan menaikan nilai kolateral ijazah Jokowi meskipun hanya berupa foto copy,” jelasnya.
Disisi lain, China paham bahwa meskipun Gus Nur dipenjara, vonis tersebut tidak menaikkan nilai kolateral ijazah Jokowi.
Sehingga, China tetap tak akan melirik ijazah Jokowi sebagai aset penjamin utang R.I. ke China.
“Bagi kita segenap rakyat, tentu lebih memilih proyek kereta cepat china dibatalkan, ketimbang membebani APBN. Uang pajak yang ada di APBN lebih baik untuk alokasi makan bagi rakyat, ketimbang jadi keuntungan utang China,” ungkapnya.
Atau bisa juga, solusi tengahnya adalah dengan mengikutsertakan Ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 Luhut Binsar Panjaitan, sebagai tambahan jaminan utang ke China.
Dengan demikian, kalau nanti terjadi gagal bayar biar ijazah Luhut bahkan beserta Luhutnya saja yang dieksekusi China.
Selama ini, Luhut yang ngotot melanjutkan proyek kereta China.
Kenapa rakyat yang harus jadi penjaminnya? APBN untuk rakyat, bukan untuk China.
“Tolak APBN menjadi jaminan utang, batalkan proyek kereta cepat China,” pungkasnya.
MS Kaban: RRC Harusnya Minta Jaminan Ijazah Asli Jokowi Untuk Proyek Kereta Cepat!
Republik Rakyat China (RRC) harusnya meminta jaminan ijazah asli Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Harusnya RRC jangan minta jaminan APBN. Jaminan ijazah asli Presiden, itu keren,” kata politikus Partai Ummat MS Kaban di akun Twitter-nya, Kamis (13/4/2023).
Kata MS Kaban, RRC yang meminta jaminan APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung sangat berbahaya untuk kedaulatan bangsa Indonesia
“Klau jaminan APBN , sbg aggt rakyat kutolak total,siapa saja setuju permintaan RRC itu penghianat penderitaan rakyat,batalin tuh proyek bawa pulang ke RRC,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan RRC kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Namun, Luhut tak mengamini tuntutan RRC tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (RRC) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).
“Ada masalah itu, tapi kalo dia (RRC) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” imbuhnya.
Di lain sisi, Luhut menyebut RRC hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen.
Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.
Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah.
Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.
“Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat,” dalih Luhut. [Democrazy/SuaraNasional]
