DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Potongan rekaman suara pegawai KPK walkout meninggalkan Ketua KPK Firli Bahuri saat membahas soal pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari kursi penyelidikan KPK beredar di media sosial.
Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengambil tindakan.
"Kejadian itu kian memperkuat Firli sangat otoriter dan one man show dalam segala hal," kata Direktur Pusako Feri Hamsari kepada wartawan, Minggu (9/4/2023).
Feri kemudian berbicara mengenai kemungkinan pelanggaran etik terkait sikap Firli dalam rekaman itu karena diduga tidak memberikan kesempatan kepada pegawai untuk bicara.
"Jika itu benar maka ruang pelanggaran etik di Dewas akan sangat kuat dilakukan. Kondisi tidak kondusif ini terpusat pada Firli yang melanggar peraturan perpanjangan pegawai KPK dari institusi lain," jelasnya.
Menurut Feri, Dewas harus bertindak mengenai potongan rekaman yang beredar di media sosial ini. Sebab, kata dia, potongan rekaman itu bisa menjadi alat bukti.
"Tentu harus ada (sikap dari Dewas) karena rekaman itu dapat menjadi bukti kuat bagaimana Firli memimpin lembaga. Ini harus jadi catatan penting bagi Dewas soal efektivitas KPK di bawah Firli yang bermasalah," tuturnya.
Momen Pegawai KPK Walkout Tinggalkan Firli
Para Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) dari Polri yang tidak terima dengan pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari kursi Penyelidikan KPK melakukan aksi walkout saat pertemuan dengan pimpinan KPK.
Potongan rekaman suara Ketua KPK Firli Bahuri dengan para pegawai di pertemuan yang berlangsung pada Selasa (4/4) itu pun beredar di media sosial.
Rekaman suara itu muncul dari salah satu cuitan di Twitter.
Dilihat Minggu (9/4/2023), mulanya, akun itu mengaku mendapat potongan rekaman suara Firli yang menyatakan tidak memberikan kesempatan kepada pegawai KPK untuk berbicara saat pertemuan dengan pimpinan KPK.
"Tim investigasi kami mendapatkan rekaman suara yang jelas menggambarkan bahwa F sangat otoriter. F tidak memberi kesempatan bicara saat pertemuan dengan pegawai KPK," cuit akun tersebut. EYD telah disempurnakan.
Cuitan tersebut juga menceritakan seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal hingga akhirnya membuat para pegawai itu walkout. Cuitan itu juga menyertakan rekaman suara Firli. Berikut isinya:
"Saya mohon maaf, saya tidak memberi kesempatan untuk berbicara, yang pasti saya titip pesen kalau jangan bersumber dari kita. Baik terima kasih," rekaman suara Firli yang dibagikan cuitan tersebut.
Tak hanya itu, ada juga potongan rekaman suara saat para pegawai memutuskan untuk walkout dari pertemuan itu.
Masih dalam potongan rekaman itu, terdengar perdebatan antara Firli dengan para pegawai itu. Berikut isinya:
"Duduk dulu, saya tahu Anda, Anda tahu saya, bukan baru lahir saya, maka tadi saya sudah sampaikan keputusan ini adalah bukan keputusan sendiri, paham ya? Paham? Harus dipahami dulu. Ini Bukan urusan pribadi, tidak ada. Saya sudah sampaikan, tidak ada sama sekali, jangan dibawa, tidak ada konflik bagi saya mohon maaf, saya tidak ada konflik pribadi dengan adik-adik saya, paham? Itu dulu, sebentar dulu dong," suara Firli dalam rekaman itu.
"Siap, kami pamit. Saya pikir tidak ada arahan," sahut suara seorang pria dalam rekaman tersebut.
"Bukan, ini belum selesai," suara Firli dalam rekaman itu.
"Siap jenderal," sahut suara seorang pria dalam rekaman tersebut.
"Seluruh pegawai dipaksa untuk mengikuti perintah tunggal yang dia keluarkan. Akhirnya pegawai memutuskan untuk walk out seperti yang telah diberitakan sebelumnya," cuit akun tersebut.
Tanggapan KPK
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menanggapi soal rekaman suara yang bocor ini.
Ali Fikri mengamini bila pada Selasa, 4 April 2023 sempat ada pertemuan antara Pimpinan KPK dengan sejumlah pegawai KPK yang merupakan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) dari Polri.
Menurut Ali, ruang diskusi itu untuk meluruskan dinamika informasi.
"Pimpinan KPK, betul pada Selasa (4/4) telah bertemu dan membuka ruang diskusi bersama segenap pegawai yang bersumber dari Polri. Hal ini untuk meluruskan dinamika informasi yang berkembang baik di internal maupun eksternal. Pertemuan tersebut juga sebagai lanjutan penjelasan sebelumnya yang telah disampaikan kepada seluruh insan KPK melalui email internal," ucap Ali dalam keterangannya, Minggu (9/4).
"Forum itu dimaksudkan agar pemberantasan korupsi tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersama masyarakat guna memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa dan negara," imbuhnya.
Ali lantas mengatakan bila KPK tetap bekerja seperti biasa. Dia meminta publik untuk tidak terprovokasi.
"KPK akan meyakinkan publik melalui kerja-kerja nyata pemberantasan korupsi, baik dengan berbagai program internalisasi nilai antikorupsi bagi masyarakat, mendorong dan mendampingi perbaikan sistem dan tata kelola institusi pemerintahan, serta penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kami meyakini masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi pihak tertentu terkait dinamika yang terjadi di internal KPK. Karena pemberantasan korupsi adalah ihwal yang utama," ucap Ali.
"Kami akan terus melakukan penguatan soliditas internal dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat agar memastikan pemberantasan korupsi tetap dapat kita lakukan bersama. Fakta membuktikan, beberapa keberhasilan KPK terakhir, seperti operasi tangkap tangan, pengungkapan dugaan korupsi di Dirjen Pajak, korupsi di Kapuas, Papua, dsb adanya andil besar masyarakat dengan melaporkan dan menyampaikan informasi dugaan terjadinya korupsi tersebut. Sehingga KPK melalui kerja tim bisa menindaklanjutinya secara cermat dan tepat," imbuh Ali. [Democrazy/detik]
