DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menetapkan status siaga tempur buntut penyerangan KKB kepada sejumlah prajurit TNI dalam operasi pembebasan pilot Susi Air.
Status siaga tempur itu, menurut pengamat pertahanan, sudah sangat tepat dengan menimbang situasi keamanan pasca penyerangan KKB ke prajurit TNI di Papua.
Pengamat intelijen dan pertahanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan sudah seharusnya TNI menetapkan status siaga tempur.
Sebab tim gabungan TNI dalam posisi diserang bukan dalam keadaaan siaga perang di misi pembebasan pilot Susi Air.
"Melihat situasi tersebut, penyerangan ini direncanakan oleh KKB. Dalam konteks pertahanan TNI, ini dapat diartikan sebagai ultimatum perang," ujar pengamat yang akrab disapa Simon ini dalam keterangannya, Selasa 18 April 2023.
Sedangkan dalam konteks terorisme, penyerangan KKB itu menimbulkan rasa tidak aman dan ancaman.
Nah Simon berpendapat, TNI harus benar benar menyiapkan diri dan memperhitungkan dengan matang langkah yang diambil setelah status siaga tempur.
"Bagaimana konsekuensi terhadap geopolitik dan pendekatan lain yang telah dilakukan oleh pemerintah. Artinya, TNI harus terus berkoordinasi dengan stakeholders lainnya dalam rangka melakukan operasi dalam status siaga tempur ini," ujar Simon.
Sebelumnya Panglima TNI menegaskan status keamanan di Papua pasca penyerangan KKB ke prajurit TNI, menjadi siaga tempur.
"Kita tetap melaksanakan operasi penegakan hukum. Tapi tentunya dengan kondisi seperti ini khususnya di daerah tertentu kita rubah menjadi operasi siaga tempur," jelas Panglima.
Laksamana Yudo mengatakan untuk menghadapi serangan seperti ini, yang seperti terjadi 15 April yang lalu, TNI tingkatkan menjadi siaga tempur untuk pasukan TNI di Papua sehingga naluri tempurnya terbangun.
"Selama ini kan kita operasi teritorial, komunikasi sosial itu tetap kita laksanakan tetapi ketika menghadapi seperti ini ya harus melaksanakan siaga tempur," jelasnya dalam konferensi pers di Lanud Yohanis Kapiyau Timika, Papua.
Penjelasan TNI soal Status Siaga Tempur di Nduga Papua
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi di Nduga, Papua Pegunungan menjadi siaga tempur. Bagaimana pelaksanaannya?
"Peningkatan siaga tempur dilakukan hanya di daerah-daerah rawan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda TNI Julius Widjojono kepada wartawan, Rabu (19/4/2023).
Daerah-daerah rawan, sambung Julius, adalah yang merupakan daerah operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB).
"Daerah yang ditandai sebagai pusat-pusat operasi mereka," katanya.
Julius menuturkan, meski berstatus siaga tempur di daerah operasi KKB, namun kekuatan alutsista dan persenjataan TNI tak berubah.
"Adapun secara fisik, kekuatan alut (alat utama sistem senjata/alutsista) dan persenjataan tidak ada perubahan," ucap Julius.
Julius menjelaskan perintah Panglima TNI ini didasari ulah KKB yang semakin agresif, dan dinilai tak terkendali.
Julius menuturkan para prajurit yang selamat dari serangan menceritakan kebrutalan KKB.
"Hal ini dilakukan mengingat agresifitas KST (kelompok separatis teroris) makin tidak terkendali. Testimoni perilaku KST disampaikan langsung prajurit yang selamat. Setiap individu yang mampu berada di sisi prajurit tersebut mungkin akan lebih paham," ungkap Julius.
"Kisah lain dari pengakuan prajurit terdepan dihadapkan dengan taktik tempur mereka, dengan menggunakan ibu-ibu dan anak-anak untuk tameng dan merebut senjata TNI," imbuh dia.
Seperti diketahui, 1 prajurit gugur, 4 luka-luka, dan 4 lainnya hilang dalam serangan KKB di Nduga, Papua Pegunungan akhir pekan lalu.
Julius menerangkan selama ini TNI melakukan pendekatan humanis kepada KKB dan simpatisannya. Pun pemisahan penduduk dengan KKB.
"Patut dicatat, metode-metode dengan pendekatan soft aproach, pendekatan hukum, sudah dan terus dilakukan. Pemisahan penduduk dan separatis juga dilakukan. Bukankah metode ini sudah berjalan sangat lama?" tutur Julius.
Dia lalu menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang mendukung TNI menjaga kedaulatan NKRI.
"Terima kasih untuk segenap lapisan masyarakat yang terus berada di belakang TNI dalam menegakkan kadaulatan NKRI, dan terus berempati terhadap korban baik di TNI maupun rakyat Papua," pungkas dia.
Sebelumnya, Laksamana Yudo menegaskan peningkatan status operasi di daerah rawan KKB itu diperlukan. Yudo menjelaskan, peningkatan status operasi ini untuk meningkatkan naluri bertempur prajurit.
"Dari awal saya sudah katakan kita akan melakukan operasi penegakan hukum, yakni dengan cara soft approach. Tapi dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita ubah operasinya menjadi operasi siaga tempur," kata Yudo.
Dia lalu membandingkan status operasi yang dilakukan di Laut Natuna. Namun Yudo menuturkan operasi humanis tetap dilakukan untuk seluruh masyarakat Papua
"Jadi kalau TNI di Laut Natuna itu operasi siaga tempur laut. Nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya, ditingkatkan dari soft approach menjadi operasi siaga tempur. Agar apa, pasukan kita terbangunnya naluri tempurnya," tegasnya.
"Saya jelaskan operasi humanis itu bukan untuk KKB. Itu untuk semua masyarakat Papua di daerah operasi. Tapi kalau KKB melakukan kontak tembak kita humanis, ya habis kita," tambah dia. [Democrazy/Haluan]
