DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi II DPR RI F-Golkar Riswan Tony mengkritik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono soal progres pembangunan di IKN Nusantara. Riswan Tony mempertanyakan 256 ribu hektare di IKN yang tak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan. "Saya kaget tentang tanah tadi yang 256 ribu hektare. Pertanyaannya untuk apa? Kedua, terhadap pembangunan ini seperti tidak terarah Pak. Logikanya seperti yang dikatakan Ketua tadi, bahwasanya kalau sudah otorita Pak, itu otomatis menjadi rekan kerjanya Komisi II," kata Riswan dalam RDP Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (3/4/2023). Riswan menyinggung kantor Otorita IKN yang belum ada di sana. Ia menyebut semestinya Kepala IKN berbicara spesifik tak mengawang. "Jadi 256 ribu ini justru cuma master plan Pak. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting, bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan. Sedangkan yang lain-lain mengikuti. Kita tidak bisa paksaka
DEMOCRAZY.ID - Anggota Komisi II DPR RI F-Golkar Riswan Tony mengkritik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono soal progres pembangunan di IKN Nusantara. Riswan Tony mempertanyakan 256 ribu hektare di IKN yang tak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan. "Saya kaget tentang tanah tadi yang 256 ribu hektare. Pertanyaannya untuk apa? Kedua, terhadap pembangunan ini seperti tidak terarah Pak. Logikanya seperti yang dikatakan Ketua tadi, bahwasanya kalau sudah otorita Pak, itu otomatis menjadi rekan kerjanya Komisi II," kata Riswan dalam RDP Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (3/4/2023). Riswan menyinggung kantor Otorita IKN yang belum ada di sana. Ia menyebut semestinya Kepala IKN berbicara spesifik tak mengawang. "Jadi 256 ribu ini justru cuma master plan Pak. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting, bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan. Sedangkan yang lain-lain mengikuti. Kita tidak bisa paksaka