DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Amalinda Savirani, menyatakan kasus kriminalisasi terhadap Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, merupakan bukti nyata turunnya kualitas demokrasi di Indonesia.
"Dalam data indeks demokrasi Indonesia, komponen paling jeblok adalah kebebasan berpendapat. Kriminalisasi Haris dan Fatia menunjukkan betapa kebebasan berpendapat makin terancam," kata dia dalam acara Refleksi, Dukungan, dan Doa Bersama Solidaritas untuk Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Social Movement Institute, Yogyakarta, Selasa, 11 April 2023.
Padahal, menurut dia, konstitusi telah menjamin kebebasan berpendapat.
Dia menyebut kriminalisasi Haris dan Fatia adalah pengkhianatan atas hak dasar warga negara dalam menyampaikan pendapat.
"Ini contoh yang akan terjadi kalau kita punya pendapat yang berbeda dengan rezim," ujarnya.
Amalinda menyatakan terancamnya kebebasan berpendapat tidak terlepas dari dari kelompok utama yang berorientasi untuk memupuk akumulasi kapital.
"Kita harus mendeteksi ini sebagai bagian dari kelompok warga negara yang sedang bertarung dengan kelompok yang sangat kuat dalam bentuk oligarki," ucapnya.
Karena itu, Linda menegaskan perlunya solidaritas masyarakat sipil untuk membela Haris dan Fatia demi menyelamatkan ruang kebebasan berpendapat.
"Masyarakat sipil harus manfaatkan semua lini untuk suarakan ini, karena kalau saat ini kebetulan yang kena Haris dan Fatia, besok kita tidak tahu siapa."
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebelumnya telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 3 April 2023.
Keduanya didakwa melakukan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Kasus ini berawal dari pernyataan keduanya saat membahas hasil riset berjudul Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya.
Merujuk hasil riset yang dilakukan sejumlah organisasi tersebut, mereka menyebut Luhut terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. [Democrazy/Tempo]
