DEMOCRAZY.ID - Pada Februari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kecewa ketika menyampaikan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 yang anjlok. Raut mukanya tampak kesal dalam jumpa pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/2/2023). Turut hadir dalam jumpa pers tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jokowi pun berpesan bahwa IPK yang anjlok harus jadi masukan bagi penegak hukum untuk memperbaiki diri. Selain itu, Jokowi mendorong RUU Perampasan Aset agar segera diundangkan. Kemudian, dia juga meminta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dikebut pembahasannya. "Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya," kata Jokowi. Adapun terkait dengan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau transaksi uang tunai, pembahasannya masih te
DEMOCRAZY.ID - Pada Februari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kecewa ketika menyampaikan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 yang anjlok. Raut mukanya tampak kesal dalam jumpa pers yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (7/2/2023). Turut hadir dalam jumpa pers tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jokowi pun berpesan bahwa IPK yang anjlok harus jadi masukan bagi penegak hukum untuk memperbaiki diri. Selain itu, Jokowi mendorong RUU Perampasan Aset agar segera diundangkan. Kemudian, dia juga meminta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dikebut pembahasannya. "Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya," kata Jokowi. Adapun terkait dengan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau transaksi uang tunai, pembahasannya masih te