DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPP PDI Perjuangan ata PDIP Djarot Saiful Hidayat membantah bahwa Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, merupakan kader partainya.
Hal ini kembali menjadi perbincangan usai Adil tersandung Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang bersangkutan bukan kader partai. Yang disebut kader partai adalah anggota partai yang sudah mengikuti kaderisasi di tingkatan partai,” terang Djarot kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/4/2023).
Dia mengatakan, Adil bukan kader ideologis PDIP karena sering berpindah partai politik alias kutu loncat. Dengan begitu Adil tidak bisa dikatakan sebagai kader PDIP.
“Informasi yang saya terima beliau sering pindah partai ya. Yang jelas yang bersangkutan tidak pernah mengikuti kaderisasi di partai, sehingga bukan kader partai,” lanjutnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung sikap partai yang tegas terhadap segala upaya pemberantasan korupsi.
“Sikap partai jelas dan tegas untuk mendukung KPK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Hasto Sebut Bupati Kepulauan Meranti Pernah Ditolak Jadi Kader PDI-P Setelah Viral Marah-marah ke Kemenkeu
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pernah diusulkan oleh salah satu anggota Fraksi PDI-P untuk masuk ke PDI-P. Namun, Hasto menolak usulan tersebut.
Dia pun mengungkit aksi Adil yang marah-marah ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2022 lalu.
"Beberapa bulan yang lalu, bupati tersebut memang sempat diusulkan oleh salah satu anggota fraksi kami untuk masuk ke PDI Perjuangan," ujar Hasto saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/4/2023).
"Namun, sebagai Sekjen Partai, saat itu permohonan tidak kami terima. Terutama karena sikap bupati tersebut terhadap Menteri Keuangan dan juga pemerintah pusat," sambungnya.
Hasto menjelaskan, anggota Fraksi PDI-P yang mengusulkan Adil masuk PDI-P juga telah diberi teguran lisan.
Kemudian, Hasto menegaskan, partainya selalu mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan terhadap Bupati Kepulauan Meranti.
"PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap KPK yang secara konsisten melakukan upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan, sebagaimana dilakukan terhadap Bupati Kepulauan Meranti," imbuhnya.
Sebagai informasi, Muhammad Adil menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.
Sebelum menjabat, ia juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selama dua Periode.
Namun, pada periode kedua Adil hanya menjabat selama satu tahun sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, karena ia terpilih menjadi Bupati Kepulauan Meranti. Tak hanya itu, ia juga diketahui merupakan politikus dari PDIP sejak 2021.
Selain itu, nama Adil juga sempat terkenal karena menyebut adanya iblis atau setan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal ini lantaran ia kecewa atas rendahnya dana bagi hasil (DBH) yang diterima daerahnya.
Dirinya sempat mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebanyak tiga kali. Namun semuanya tidak direspons dengan baik.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Kepulauan Riau, Muhammad Adil.
“Benar, tadi malam, Kamis (6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau,” jawab Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).
Dia mengatakan dalam OTT tersebut KPK mengamankan sejumlah orang, salah satunya Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.
“Beberapa pihak sudah ditangkap diantaranya Bupati,” sambung Ali. [Democrazy/Inilah]
