DEMOCRAZY.ID
.jpg)
DEMOCRAZY.ID - Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti M Adil ternyata tak bisa 'menyelamatkan wajah' Ketua KPK Firli Bahuri dari terpaan sentimen negatif.
Di mata warganet, Firli sudah kadung lekat dengan beberapa kontroversi yang merebak belakangan ini.
Sebagaimana diketahui, sepekan terakhir ini internal KPK sedang bergejolak karena sederet kontroversi Firli. Yang pertama yakni soal pencopotan Brigjen Priantoro.
KPK mencopot Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan dengan alasan masa tugasnya dari Polri berakhir pada 31 Maret 2023.
Pencopotan itu kemudian menuai polemik karena Kapolri telah memperpanjang masa tugas Endar di KPK dengan surat kepada pimpinan KPK tertanggal 29 Maret 2023.
Kapolri juga kembali membalas surat penghadapan kembali Endar ke Polri yang dikirim KPK. Dalam surat itu, Kapolri kembali meminta Endar tetap bertugas di KPK.
Endar pun telah mengadukan polemik ini ke Dewan Pengawas KPK. Dia berharap Dewas bisa menuntaskan polemik yang terjadi.
KPK kemudian buka suara. KPK menegaskan pencopotan dilakukan karena masa tugas Endar berakhir per 31 Maret 2023.
KPK juga menyatakan tidak mengajukan perpanjangan masa tugas Endar, melainkan merekomendasikan Endar mendapat promosi di Polri.
Presiden Joko Widodo juga buka suara. Jokowi meminta mutasi pejabat dilakukan sesuai aturan.
Firli pun dituding sebagai sosok yang dianggap bertanggung jawab atas pencopotan ini. Sejumlah insan KPK pun menyampaikan protes kepada pimpinan hingga sempat 'mogok' kerja.
Endar juga tak tinggal diam. Ia ikut melaporkan Firli ke Dewas KPK.
Isu Liar Pembocoran Dokumen
Selanjutnya yakni isu liar soal pembocoran dokumen. Isu ini bermula dari cuitan yang viral di Twitter pada Kamis (6/4).
Terdapat tangkapan layar pesan Whatsapp yang berisi informasi soal dokumen rahasia penyelidikan KPK yang ditemukan saat penggeledahan kantor kementerian ESDM, khususnya di ruangan kepala biro hukum pada 27 Maret 2023. Penghuni ruangan tersebut diinisialkan X.
Disebutkan, tujuan penyampaian dokumen itu adalah supaya X berhati-hati dan melakukan antisipasi terhadap upaya penindakan yang dilakukan KPK.
Hal ini tentunya membuat operasi tim KPK yang tengah mengusut kasus korupsi di Kementerian ESDM menjadi sia-sia.
Firli lagi-lagi dianggap sebagai sosok yang ada di balik kasus dugaan pembocoran dokumen ini. Ia pun kembali dilaporkan ke Dewas KPK.
Bahkan, mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto menilai Firli bisa menjadi tersangka jika memang terbukti melakukan pembocoran dokumen ini.
Sentimen Negatif di Dunia Maya
Ternyata, sejumlah kontroversi Firli ini pun berbuntut kepada citranya di dunia maya. Nama Firli tersorot di Twitter, bahkan lebih sering dibicarakan ketimbang kasus Bupati Kepulauan Meranti M Adil atau Rafael Alun.
Berdasarkan analisis Social Network Analysis (SNA) yang dilakukan Drone Emprit, mayoritas warganet kontra terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Warganet menilai Firli melakukan pelanggaran dan memanfaatkan KPK demi kepentingan politik.
Analisis ini langsung disampaikan oleh Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, melalui akun Twitternya. Ismail Fahmi mengambil data dari percakapan Twitter pada periode 1-8 April. Dari data tersebut, tampak perbincangan tertinggi soal dorongan agar Firli dicopot.
"Perbincangan tertinggi di media sosial terjadi pada 8 April 2023 (10.022 mentions), didorong desakan pencopotan Firli Bahuri serta 'perseteruan' antara Kapolri dengan Firli atas pencopotan Brigjen Endar," tulis Ismail Fahmi, Minggu (9/4/2023).
Selain itu, Ismail Fahmi melampirkan peta SNA soal klaster percakapan Firli dan KPK.
Dalam peta itu, tampak klaster yang membicarakan kontroversi Firli jauh lebih besar ketimbang klaster yang membicarakan OTT Bupati Meranti dan kasus Rafael Alun.
"Dalam percakapan tentang Firli dan KPK, tampak yang klaster yang paling besar adalah klaster merah (negatif) yang mayoritas berbicara tentang kontroversi Firli. Klaster hijau (positif) sangat kecil, terutama tentang OTT Bupati Meranti dan kasus Rafael," tuturnya.
Perbincangan Soal Firli
Dari analisis ini, Ismail Fahmi menyimpulkan bahwa perbincangan soal Firli dan KPK didominasi oleh warganet kontra 77%. Sedangkan yang positif hanya 18%.
"Pembahasan tentang Firli Bahuri dan KPK mencapai puncak pada 8 April 2023 dengan sentimen positif hanya 18% dan kontra 77%, terutama disebabkan oleh isu pemecatan Brigjen Endar Priantoro dan dugaan bocoran dokumen korupsi Kementerian ESDM," ungkapnya.
Dia mengatakan bahwa warganet menilai Firli melanggar kode etik. Firli dianggap netizen memanfaatkan KPK demi kepentingan politik.
"Publik menilai Firli Bahuri melanggar kode etik dan menggunakan KPK untuk kepentingan politik, serta perdebatan antara Kapolri dan Firli menunjukkan perseteruan KPK vs Polri. Kontroversi yang melanda KPK dianggap sebagai dampak dari revisi UU KPK, dan desakan untuk mencopot Firli dari jabatannya semakin kuat di media sosial dan demonstrasi mahasiswa," katanya. [Democrazy/detik]
