DEMOCRAZY.ID - Indonesia tengah mengharapkan untuk mendapatkan pinjaman atau utang dari China senilai USD 560 juta untuk penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Nilai pinjaman itu setara Rp8,2 triliun dengan asumsi kurs Rp14.662 per USD.
Melansir Reuters di Jakarta, Jumat (14/4), dilaporkan biaya kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan ibu kota Jakarta dengan Bandung telah melampaui batas.
Hal ini mendorong Indonesia untuk mencari pinjaman baru dari China Development Bank untuk membantu menutupi kelebihan biaya sebesar USD 1,2 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan, selama perjalanan ke Beijing pekan lalu, China telah memangkas suku bunga pinjaman tambahan yang diusulkan menjadi 3,4 persen, dari 4 persen sebelumnya.
Namun angka tersebut masih di atas angka 2 persen yang diinginkan Indonesia.
"Kami sedang menyelesaikan tingkat bunga. Mereka sudah setuju di bawah 4 persen, tapi kami ingin lebih rendah," kata Luhut.
Pemerintah Kompak Tolak Permintaan China Jadikan APBN Jaminan Utang Kereta Cepat
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Septian Hario menambahkan, negosiasi juga akan berlanjut pada jatuh tempo pinjaman.
Indonesia menginginkannya serupa dengan pinjaman 2017 dengan masa tenggang 10 hingga 15 tahun.
Selain itu, China menginginkan pemerintah Indonesia untuk menjamin pinjaman tersebut dan menyerahkannya kepada PT KAI, salah satu perusahaan milik negara di balik proyek tersebut.
Sementara Indonesia lebih memilih untuk menunjuk sebuah perusahaan sebagai penjamin.
Pemerintah Indonesia tetap bersikeras bahwa pembiayaan China untuk proyek-proyek semacam itu disampaikan berdasarkan bisnis-ke-bisnis, di tengah tuduhan jatuh ke dalam perangkap utang.
Meski begitu, China Development Bank masih belum bersedia memberikan komentar lebih lanjut.
Diketahui, Bank Pembangunan China pada tahun 2017 telah memberikan pinjaman kepada konsorsium perusahaan Indonesia dan China yang membangun perkeretaapian senilai USD 4,55 miliar dengan tenor 40 tahun dan tingkat bunga 2 persen. [Democrazy/merdeka]