DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Kegagalan Indonesia melobi utang China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) makin mempertegas kinerja Luhut Binsar Panjaitan tidak beres sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Alih-alih menurunkan bunga utang, China malah ngotot meminta APBN Indonesia sebagai jaminan utang.
"Ini sangat berbahaya akibat Luhut dengan mudah menyerah ke China atas proyek mahal yang tidak jelas keuntungan bisnisnya itu. Sekarang APBN malah tersandera," ujar Muslim, Jumat (14/4).
Sikap lembek Luhut kepada China ini pun dipertanyakan. Luhut, kata Muslim Arbi, seolah-olah justru bekerja untuk kepentingan dan keuntungan China.
"Sebenarnya Luhut ini siapa? Pejabat negara, atau antek China di Indonesia? Proyek KCJB yang jelas-jelas mau sandera APBN saja Luhut santai. Apakah Luhut ini agen China?" tanya Muslim.
Muslim menilai, rezim pemerintahan Joko Widodo saat ini sudah seperti tidak memiliki martabat di mata China.
"Era Jokowi, negara dan bangsa dibikin tidak bermartabat di hadapan China. Apa yang diminta China selalu oke," pungkas Muslim.
Luhut, Antara Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Impor KRL Bekas Jepang
%20(Custom)%20(1).jpg)
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghadapi situasi pelik belakangan ini.
Luhut sebelumnya gagal melobi Pemerintah China soal suku bunga Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini sempat mengatakan, ia bertekad melobi agar suku bunga kereta cepat turun menjadi 2 persen, tapi hal tersebut gagal terwujud.
Di saat yang hampir bersamaan, ia juga didesak untuk mencari solusi setelah ditolaknya wacana impor KRL bekas dari Jepang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Utang Kereta Cepat Jakarta Bandung membengkak
Kereta cepat yang digadang-gadang menjadi wajah baru moda transportasi Indonesia belum juga selesai sejak dibangun tahun 2016 lalu.
Luhut mengatakan bahwa Indonesia dan China menyepakati angka pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 17,6 triliun.
Hal tersebut diungkap Luhut setelah melakukan kunjungan kerja ke China pada 4-6 April 2023 lalu.
Gagal lobi China soal suku bunga kereta cepat
Di samping kesepakatan soal pembengkakan biaya, Luhut juga mengatakan bahwa Pemerintah berusaha untuk menurunkan suku bunga kereta cepat.
Luhut mengatakan bahwa Pemerintah ingin suku bunga proyek tersebut turun menjadi 2 persen.
Namun, keinginan tersebut urung terwujud karena alotnya negosiasi dan China hanya menyetujui penurunaan suku bunga sebesar 3,4 persen.
"Enggak ada masalah (bunga tidak 2 persen). Negara kita ini makin baik, makin efisien. Penerimaan pajak kita naik 48,6 persen dari tahun lalu (menjadi Rp 162,23 triliun) karena banyak efisiensi melalui digitalisasi," ujar Luhut.
Ajukan pinjaman ke China
Di saat suku bunga kereta cepat gagal ditekan, Luhut menyampaikan bahwa Pemerintah sedang melakukan negosiasi terkait pinjaman 560 juta dollar AS atau setara Rp 8,2 triliun dari China.
Pinjaman sebesar itu akan digunakan untuk menutup pembengkakan biaya kereta cepat yang sudah dibangun tujuh tahun yang lalu.
Luhut mengatakan, kesepakatan soal pembengkakan biaya kereta cepat merupakan hasil dari audit kedua negara.
Dari situ, biaya keseluruhan kereta cepat mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 106 triliun.
China minta APBN jadi jaminan
Di tengan rumitnya pembengkakan biaya kereta cepat, China juga meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dijadikan jaminan pembayaran proyek ini.
Luhut mengatakan bahwa prosedur menjadikan APBN sebagai jaminan kereta cepat memerlukan proses yang panjang.
Namun, ia menawarkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai penjamin utang kereta cepat.
"Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut.
Luhut tolak impor KRL bekas dari Jepang
Di saat Pemerintah getol mengebut pengoperasian kereta cepat, masyarakat Jabodetabek juga mendesak supaya jumlah KRL ditambah.
Hal tersebut terkait jumlah KRL yang tidak sebanding dengan penumpang, ditambah 10 rangkaian KRL akan dipensiunkan tahun ini.
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) juga membutuhkan pengganti untu 19 rangkaian KRL yang rencananya dipensiunkan tahun 2024.
Pada awal Maret 2023 lalu, Luhut sempat mengatakan bahwa impor KRL bekas dari Jepang tidak perlu dilakukan.
Ia tidak menampik bahwa pemenuhan KRL lewat PT INKA membutuhkan biaya cenderung besar, namun ia ingin perputaran uangnya terjadi di dalam negeri. [Democrazy/rmol]
