DEMOCRAZY.ID - Ada dugaan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi tempat tinggal orang-orang yang dituding komunis korban 66 termasuk dari luar negeri. “Anda bisa membayangkan saya sudah masuk di kepala saya bahwa IKN itu bisa dibangunkan tempat tinggalnya mau apa mereka didatangkan dari luar negeri yang mengaku korban 66 tapi bagaimana yang tadi yang diduga hanya dugaan saja,” kata Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) Mulyadi di Channel YouTube Edy Mulyadi. Mulyani meminta BIN untuk bekerja menyelidi IKN atas dugaan menjadi tempat tinggal orang-orang komunis dari luar negeri. “Saya minta intelijen harus masuk di IKN karena BIN tidak ada. Justru yangn ada TNI dengan polisi,” paparnya. Ia menilai, rekomendasi TPP-HAM yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu dinilai bias bagi pelaku dan korban. Utamanya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965-1966, yaitu upaya kudeta terhadap kepemimpinan yang sah ole
DEMOCRAZY.ID - Ada dugaan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi tempat tinggal orang-orang yang dituding komunis korban 66 termasuk dari luar negeri. “Anda bisa membayangkan saya sudah masuk di kepala saya bahwa IKN itu bisa dibangunkan tempat tinggalnya mau apa mereka didatangkan dari luar negeri yang mengaku korban 66 tapi bagaimana yang tadi yang diduga hanya dugaan saja,” kata Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) Mulyadi di Channel YouTube Edy Mulyadi. Mulyani meminta BIN untuk bekerja menyelidi IKN atas dugaan menjadi tempat tinggal orang-orang komunis dari luar negeri. “Saya minta intelijen harus masuk di IKN karena BIN tidak ada. Justru yangn ada TNI dengan polisi,” paparnya. Ia menilai, rekomendasi TPP-HAM yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu dinilai bias bagi pelaku dan korban. Utamanya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965-1966, yaitu upaya kudeta terhadap kepemimpinan yang sah ole