DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan puluhan pejabat Pemkab Meranti.
Bupati Meranti Muhammad Adil pernah melontarkan sejumlah pernyataan yang kontroversial sebelum kena OTT KPK.
Bupati Meranti Adil kena OTT KPK pada Kamis (6/4) malam karena diduga sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Sejumlah pihak ikut kena OTT KPK bersama Bupati Meranti.
"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (7/4/2023).
"Dan juga ada pihak swasta," imbuhnya.
Berikut kontroversi Bupati Meranti Muhammad Adil:
1. Menolak Kunker Gubernur Riau
Oktober 2022 lalu, Bupati Adil pernah menolak Gubernur Riau Syamsuar saat hendak berkunjung ke Meranti.
Penolakan rencana kunjungan Syamsuar ke Kepulauan Meranti tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kominfotik Riau Erisman. Erisman mengaku tidak tahu pasti alasan penolakan.
Belakangan diketahui bahwa penolakan ini karena Bupati Adil berseteru dengan Gubernur Syamsuar terkait anggaran.
2. Hasut Lurah dan Camat Agar Tak Hadiri Acara Pemprov
November 2022, Bupati Adil juga pernah diperiksa tim Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemeriksaan itu dilakukan karena Adil diduga melarang camat hingga lurah hadir dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Dari Meranti tidak satu pun hadir, baik itu bupati, wakil, camat, dan lurahnya. Tentu dibuktikan dengan tanda ketidakhadiran camat dan lurah," ujar Karo Pemerintahan dan Otda Setdaprov Riau Firdaus dilansir detikSumut, Jumat (11/11/2022).
Firdaus menduga ketidakhadiran camat dan lurah dalam rakor tersebut karena ada larangan dari Adil selaku bupati.
Hal itu karena, kata Firdaus, selama tiga hari acara berlangsung di Pekanbaru, tak satu pun camat maupun lurah di wilayah Meranti yang hadir di dalamnya.
3. Polisikan Pendahulunya
November 2022, Bupati Adil juga pernah mengadukan pendahulunya, mantan Bupati Meranti Irwan Nasir ke polisi. Ternyata aduan Adil terkait opini Irwan Nasir di WhatsApp Grup (WAG).
"Aduan kita ke Polres atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik IN (Irwan Nasir) di dalam unggahan WAG 'Selatpanjang Pekanbaru'," ujar pengacara Adil, Al Azhar Yusuf, Kamis (24/11/2022).
Al Azhar menyebut Adil tak terima karena dituduh menilap dana masjid dan bantuan sapi untuk masyarakat. Hanya tak disebut kapan peristiwa itu terjadi.
"Bahasanya 'Kamu Adil bagaimana kamu mau ngurus kabupaten, bantuan masjid saja kamu embat, belum lagi bantuan sapi untuk masyarakat kamu sikat'. Kita belum tahu (kapan), makanya kita minta ke polisi saja nanti," kata Al Azhar.
4. Sebut Pegawai Kemenkeu Iblis
Desember lalu, Bupati Adil pernah ngamuk ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman.
Ia juga anak buah Sri Mulyani itu dengan mempertanyakan orang di Kemenkeu apakah berisi iblis atau setan.
Hal itu disampaikan Adil saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis (9/12/2022).
Hadir dalam kesempatan itu Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad; Gubernur Riau Syamsuar; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.
Dalam kesempatan tersebut, Adil menilai Meranti mendapat 8000 barel/d minyak.
Namun, Adil tidak mendapat penjelasan terkait hasil tersebut dari Kemenkeu yang seharusnya mereka terima.
Adil pun mulai kesal karena permintaan untuk berdiskusi itu justru ditawarkan lewat online atau virtual.
Hal itu berbeda saat dia ingin berdiskusi langsung pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.
Adil pun kesal karena saat rapat bareng Kemenkeu tidak bisa menyampaikan keluhannya. Namun setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dollar per barel.
"Kemarin waktu Zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," katanya.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," kata Adil.
Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo pun mendesak Adil meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya itu.
5. Singgung Angkat Senjata-Pindah Negara
Bupati Adil pernah juga memprotes pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak ke wilayah yang dipimpinnya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman.
Ketika protes ke anak buah Sri Mulyani, dia pun berbicara soal angkat senjata dan pindah kewarganegaraan.
Diketahui, jarak Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan negeri tetangga, Malaysia, sangat dekat.
Protes itu disampaikan Adil saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia kemarin di Pekanbaru.
Menurut Adil, jumlah penerimaan DBH yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di Meranti.
"Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan," kata Adil kepada Lucky, Sabtu (10/12/2022).
Selain itu, Adil menyinggung banyak masyarakat Meranti menganggur akibat pandemi COVID-19. Salah satunya karena masyarakat tidak bisa bekerja ke luar negeri.
"Pertanyaannya, minyaknya banyak, dapat besar, kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya, maksud saya, kalau Bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," kata Adil.
"Kan saya ngomong, atau Bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem, Pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah, Pak, dibagi rata ke mana?" lanjut dia. [Democrazy/detik]
