DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani sidang perdana atas dugaan pencemaran nama baik Luhut Pandjaitan. Sidang dugaan pencemaran nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hari ini, Senin (3/4/2023). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak menyebut metode penelitian dalam kajian Koalisi Bersih Indonesia. Selain itu, channel YouTube milik Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dianggap sebagai akun pribadi. Dalam surat dakwaannya, JPU mengatakan akun YouTube Haris Azhar bukan masuk dalam persidangan elektronik dan tidak masuk media massa elektronik. Akun itu juga bukan media publikasi akademisi atau organisasi masyarakat sipil, namun hanya sebatas media pribadi. "Seharusnya Haris menyampaikan informasi tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dengan tidak menyerang kehormatan atau nama ba
Berani Kritik Luhut, Haris dan Fatia Diseret ke Pengadilan, Luhut Merasa Nama Baik dan Kehormatannya Diserang!
April 03, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjalani sidang perdana atas dugaan pencemaran nama baik Luhut Pandjaitan. Sidang dugaan pencemaran nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hari ini, Senin (3/4/2023). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak menyebut metode penelitian dalam kajian Koalisi Bersih Indonesia. Selain itu, channel YouTube milik Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dianggap sebagai akun pribadi. Dalam surat dakwaannya, JPU mengatakan akun YouTube Haris Azhar bukan masuk dalam persidangan elektronik dan tidak masuk media massa elektronik. Akun itu juga bukan media publikasi akademisi atau organisasi masyarakat sipil, namun hanya sebatas media pribadi. "Seharusnya Haris menyampaikan informasi tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dengan tidak menyerang kehormatan atau nama ba