DEMOCRAZY.ID - Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan publik, terlebih setelah China meminta Indonesia menjadikan APBN sebagai jaminan proyek tersebut. Padahal sedari awal pembangunan, presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan dengan pendekatan business to business, sehingga tidak akan menggunakan APBN dan jaminan dari pemerintah Indonesia. Munculnya permintaan China akan jaminan dari APBN tersebut menimbulkan riuh di ruang publik, terlebih dari kubu yang selama ini selalu memberikan catatan kritik mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Banyak dari mereka yang mengkritik tersebut menilai sedari awal, bahwa proyek ambisius Jokowi itu tidak layak dan hanya membuat Indonesia terjebak dalam jebakan hutang China. Selain itu, salah seorang ekonom senior, Faisal Basri dengan tegas mengatakan, bahwa proyek tersebut bukan proyek yang didasari kepentingan transportasi umum, tapi proyek properti. “Jadi memang ini bukan ...
DEMOCRAZY.ID - Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan publik, terlebih setelah China meminta Indonesia menjadikan APBN sebagai jaminan proyek tersebut. Padahal sedari awal pembangunan, presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan dengan pendekatan business to business, sehingga tidak akan menggunakan APBN dan jaminan dari pemerintah Indonesia. Munculnya permintaan China akan jaminan dari APBN tersebut menimbulkan riuh di ruang publik, terlebih dari kubu yang selama ini selalu memberikan catatan kritik mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Banyak dari mereka yang mengkritik tersebut menilai sedari awal, bahwa proyek ambisius Jokowi itu tidak layak dan hanya membuat Indonesia terjebak dalam jebakan hutang China. Selain itu, salah seorang ekonom senior, Faisal Basri dengan tegas mengatakan, bahwa proyek tersebut bukan proyek yang didasari kepentingan transportasi umum, tapi proyek properti. “Jadi memang ini bukan ...