DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg)
DEMOCRAZY.ID - Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan publik, terlebih setelah China meminta Indonesia menjadikan APBN sebagai jaminan proyek tersebut.
Padahal sedari awal pembangunan, presiden Jokowi mengatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan dengan pendekatan business to business, sehingga tidak akan menggunakan APBN dan jaminan dari pemerintah Indonesia.
Munculnya permintaan China akan jaminan dari APBN tersebut menimbulkan riuh di ruang publik, terlebih dari kubu yang selama ini selalu memberikan catatan kritik mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Banyak dari mereka yang mengkritik tersebut menilai sedari awal, bahwa proyek ambisius Jokowi itu tidak layak dan hanya membuat Indonesia terjebak dalam jebakan hutang China.
Selain itu, salah seorang ekonom senior, Faisal Basri dengan tegas mengatakan, bahwa proyek tersebut bukan proyek yang didasari kepentingan transportasi umum, tapi proyek properti.
“Jadi memang ini bukan proyek transportasi, tapi proyek properti,” ucap Faisal Basri dikutip dari kanal youtube Akbar Faizal Uncensored, Senin, 17 April 2023.
Berdasarkan penjelasannya, terdapat beberapa titik di jalur lintas Kereta Cepat tersebut yang lahannya sudah dimiliki oleh perusahaan tertentu yang nantinya akan dikembangkan, termasuk salah satunya Meikarta di Kerawang.
Faisal Basri bahkan mengakui bahwa informasi tersebut ia dapatkan dari seorang menteri yang menjabat saat ini. Namun ia tidak mau menyebutkan nama menteri tersebut.
Selain itu, pernyataan Faisal Basri sebelumya, juga didasari bahwa tidak adanya kepentingan transportasi didalam pembangunan proyek tersebut.
Menurtunya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah moda transportasi umum subtitusi atau pengganti dari pesawat.
Sedangkan rasio penggunaan pesawat dari Jakarta-Bandung maupun sebalinya tidak banyak.
Apalagi saat ini masih banyak alternatif lain yang menjadi pilihan Jakarta-Bandung, seperti kerata api, bus dan lain sebagainya.
Kemudian pertimbangan berikutnya adalah mengenai kondisi Kota Bandung sendiri yang bukanlah kota ekonomi, tapi lebih ke kota wisata dan pendidikan.
Apalagi nanti jika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur, maka Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut akan sangat diragukan tingkat penggunaannya.
Faisal Basri bahkan mencoba untuk megkalkulasikan tingkat pengembalian modal dari operasi kerata cepat Jakarta Bandung tersebut.
Dari hitung-hitungannya, lama balik modal itu berkisar antara 30 hingga 139 tahun, dengan harga tiket antara Rp250 ribu - Rp400 ribu, jumlah penumpang 50 persen hingga 100 persen, dan jumlah keberangkatan antara 30-39 kali/hari.
Namun hitung-hitungan tersebut belum dikeluarkan biaya operasionalnya hingga bunga yang harus dibayar. Jika itu dimasukkan, maka waktunya akan lebih lagi.
“Waduh, makanya saya bilang sampai kiamat pun tidak akan balik modal. Itu lah pembayaran bunganya belum masuk, jadi cost of capitalnya tinggi sekali,” sebutnya. [Democrazy/Haluan]
