DEMOCRAZY.ID - Pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja atau Ciptaker, berbagai kecaman terus bermunculan di dunia maya. Aksi protes tersebut salah satunya dilontarkan akun BEM UI. Melalui unggahan dalam Twitter @ BEMUI_Official , terpampang gambar wajah Ketua DPR Puan Maharani dengan badan separuh tikus, di atas atap Gedung DPR. Video singkat itu bertuliskan " DEWAN PERAMPOK RAKYAT." Kemudian, dalam cuitannya, akun BEM UI menyebut, bahwa tepat pukul 10.39 WIB, 21 Maret 2023, telah terjadi pengkhianatan berupa pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR. “DPR lagi-lagi memperlihatkan kebobrokannya melalui pengesahan Perppu Cipta Kerja yang jelas-jelas dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena terdapat kecacatan, baik secara formal maupun materiel,” bunyi cuit akun BEM UI dikutip HarianHaluan.com pada Rabu, 22 Maret 2023. Masih menurut akun tersebut, selain tidak dihadirkannya partisipasi publik yang bermakna, penerbitan Perppu ini pun mengancam hak
VIRAL! BEM UI Posting Meme Puan Berbadan Tikus: 'Dewan Perampok Rakyat!'
Maret 22, 2023
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja atau Ciptaker, berbagai kecaman terus bermunculan di dunia maya. Aksi protes tersebut salah satunya dilontarkan akun BEM UI. Melalui unggahan dalam Twitter @ BEMUI_Official , terpampang gambar wajah Ketua DPR Puan Maharani dengan badan separuh tikus, di atas atap Gedung DPR. Video singkat itu bertuliskan " DEWAN PERAMPOK RAKYAT." Kemudian, dalam cuitannya, akun BEM UI menyebut, bahwa tepat pukul 10.39 WIB, 21 Maret 2023, telah terjadi pengkhianatan berupa pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR. “DPR lagi-lagi memperlihatkan kebobrokannya melalui pengesahan Perppu Cipta Kerja yang jelas-jelas dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena terdapat kecacatan, baik secara formal maupun materiel,” bunyi cuit akun BEM UI dikutip HarianHaluan.com pada Rabu, 22 Maret 2023. Masih menurut akun tersebut, selain tidak dihadirkannya partisipasi publik yang bermakna, penerbitan Perppu ini pun mengancam hak