Kritisi Larangan Bukber, Din Syamsuddin Tajam: Jangan Taati Perintah Pemimpin Yang Bermaksiat kepada Allah!

DEMOCRAZY.ID - Soal adanya larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi jajaran menteri, kepala daerah, hingga pegawai pemerintah untuk menggelar buka puasa bersama yang tertuang dalam edaran surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 dinilai tidak arif dan tak adil. “Larangan Presiden Joko Widodo bagi Pejabat Instansi Pemerintah untuk adakan Buka Puasa Bersama seperti dalam Edaran Mensekab Pramono Anung tidak arif dan tidak adil,” ujar Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/3/2023). Ia menjelaskan bahwa larangan buka puasa bersama bagi jajaran menteri hingga pegawai pemerintah tidak arif karena tak memahami makna dan hikmah dari buka puasa.  Kata Din Syamsuddin, makna dan hikmah buka puasa bersama ialah dapat meningkatkan silaturahmi dan serta peningkatan kerja aparatur sipil negara (ASN). “Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah Buka Puasa Bersama antara lain utk meningkatkan silaturahi